Skripsi
Pelaksanaan Mutasi Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis untuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan dimaksud adalah PNS yang mempunyai kompetensi, sikap dan perilaku yang penuh kesetiaan dan profesionalisme yang tinggi. Disamping itu juga perlu menempatkan seseorang PNS pada jabatan yang sesuai bidang kompetensinya. Oleh karena itu pelaksanaan mutasi harus dilakukan secara tepat dan benar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mengelola sumber daya manusia yang ada demi mencapai tujuan-tujuan organisasi, juga telah melaksanakan penempatan pejabat struktural. Upaya untuk penempatan pejabat pada jabatanjabatan tersebut dilakukan melalui pelaksanaan mutasi jabatan struktural. Permasalahannya dapat dilihat pada penempatan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, masih ada yang belum sesuai dengan bidang kompetensi serta disiplin ilmu atau persyaratan pendidikannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mutasi jabatan stuktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Adapun yang menjadi aspek penelitian yaitu aspek mutasi cara ilmiah dan aspek mutasi cara tidak ilmiah. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif menggunakan jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dengan instrumen berupa pedoman telaah dokumen. Disamping itu juga, penelitian menggunakan teknik wawancara terhadap key informant dengan instrumen penelitian berbentuk pedoman wawancara. vi Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mutasi jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai belum ideal karena beberapa sebab, antara lain : 1. Aspek mutasi cara Ilmiah teridentifikasi bahwa tahapan analisis jabatan, analisis kebutuhan dan penentuan formasi belum dilakukan sepenuhnya. 2. Aspek mutasi cara tidak ilmiah, teridentifikasi bahwa penempatan seseorang dalam jabatan berdasarkan senioritas, pendidikan, kekeluargaan / spoil sistem justru lebih mendominasi pelaksanaan mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk itu, penulis menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai khususnya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, untuk merancang dan membuat suatu standar atau kriteria dalam menempatkan sesorang dalam jabatan serta mempedomaninya agar ditemui kecocokan antara suatu jabatan dengan seseorang yang akan memangku jabatan tersebut. Dengan kata lain bahwa pelaksanaan mutasi jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus lebih mengarah pada mutasi cara ilmiah yang menggunakan kaidah-kaidah mutasi secara ilmiah pula dengan melalui tahapantahapan (1) Analisis Jabatan, (2) Analisis Kebutuhan, (3) Formasi.
Tidak tersedia versi lain