Skripsi
Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Di Permukiman Kumuh Di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat
Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani kawasan kumuh adalah dengan melakukan penataan dan perbaikan kualitas menyeluruh pada kawasan kumuh. Salah satunya adalah dengan mengadakan program bantuan perbaikan rumah yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan pembangunan kampung deret. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bantuan perbaikan rumah di permukiman kumuh di Kelurahan Tanah Tinggi. Penelitian ini ditinjau dari 4 aspek yakni: aspek pemenuhan kriteria dan persyaratan, aspek pemenuhan mekanisme pengajuan bantuan, aspek pelaksanaan pemberian bantuan, dan aspek pengendalian dan monitoring. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya melalui telaah dokumen dan wawancara. Adapun instrumen penelitiannya adalah pedoman telaah dokumen dan pedoman wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan bantuan perbaikan rumah di permukiman kumuh di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat secara umum sudah berjalan dengan cukup baik walaupun belum optimal. Adapun saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut: viii 1. Aspek pemenuhan kriteria dan persyaratan: Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat agar melakukan sosialisasi atau pendekatan yang lebih intensif kepada masyarakat yang direncanakan akan mendapat program pelaksanaan bantuan perbaikan rumah agar masyarakat tersebut mendapat informasi secara mendetail. Harapan dari informasi yang mendetail ini adalah agar masyarakat dapat menilai keuntungan atau kerugian yang dirasakan saat mereka menerima program pelaksanaan bantuan perbaikan rumah tersebut. 2. Aspek mekanisme pengajuan bantuan: Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Pemerintah Kelurahan setempat karena Pemerintah Kelurahan adalah pihak yang paling mengetahui situasi di lapangan, selain itu ketelitian dalam melakukan verifikasi data kelengkapan dokumen yang akan dikirimkan juga perlu ditingkatkan. 3. Aspek pelaksanaan pemberian bantuan: pada proses ini diharapakan peran serta masyarakat untuk berkoordinasi dengan konsultan pengawas dalam peyelesaian pekerjaan pembangunan agar pada setiap termin berjalan dengan lancar dan tidak terkendala telatnya uang yang akan dicairkan. 4. Terkait dengan aspek pengendalian dan monitoring: koordinasi antara Kelurahan Tanah Tinggi dengan Sudin Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat agar terus ditingkatkan dalam melakukan pengendalian dan monitoring. Selain itu, pengawasan terhadap konsultan pengawas agar turut diperhatikan sehingga tidak ada celah yang bisa dilakukan antara warga dengan konsultan pengawas.
Tidak tersedia versi lain