Tesis
Implementasi Peraturan WaliKota Tanggerang Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Biaya Operasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Negeri Tahun 2013 Di Kota Tangerang
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan berkaitan dengan implementasi peraturan tentang pemberian Biaya Operasional Pendidikan yang dirumuskan Pemerintah Kota Tangerang di tinjau dari empat aspek implemantasi kebijakan yakni faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi .
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, metode deskriptif,dan Instrumen penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara dan telaahan dokumen.
Hasil penelitian dan temuan sebagai berikut : Implementasi kebijakan BOP dilihat dari : 1) Faktor-faktor komunikasi, adalah: a) Banyaknya pihak yang terlibat memadai dilihat dari kemampuan bekerja; b) Media efektif dilihat dari sampainya pesan-pesan bebas biaya pendidikan pada masyarakat; dan c) Waktu sosialisasi efektif; 2) Faktor sumber daya manusia kurang optimal yaitu masih kekurangan sumber daya manusia yang berkompeten sesuai dengan bidang atau keahliannya. sehingga mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan sumber dana dilihat dari keterbatasan wewenang pengelola dalam memanfaatkan dana BOP;3) Faktor sikap (disposisi), respon masyarakat positif begitu juga komitmen para pengelola BOP; dan 4) Faktor Struktur Birokrasi,:a) Mekanisme penyaluran dana mengalami hambatan dalam waktu penerimaan; b) Mekanisme pelaporan sesuai dengan pedoman sekolah gratis c) Biaya Opersional Pendidikan pada Satuan pendidikan di Kota Tangerang dari segi struktur birokrasi belum efektif dikarenakan Dinas Pendidikan belum memiliki Standard Operating Procedures (SOP) aspek paling mendasar dari suatu organisasi dan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Tangerang.;
Faktor pendorong adalah:1) Kebijakan pemerintah tentang Biaya Operasional Pendidikan direspon positif; 2) Masyarakat terdorong menyekolahkan anak sehingga dapat menurunkan angka putus sekolah. Sedangkan Penghambat dalam implemenatasi sekolah gratis antara lain : 1) Jumlah dana yang di terima di berbagai wilayah sama nominasinya tanpa melihat kebutuhan sekolah masing-msing; (2) waktu penyaluran tidak tiap bulan; dan 3) Kesulitan dalam membuat pelaporan yang dirasakan oleh tiap sekolah.
Kata Kunci: Kebijakan, Bebas Biaya Pendidikan melalui Program Biaya Operasional Pendidikan
Tidak tersedia versi lain