Tesis
Implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2007 Dalam Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Di Wilayah Kecamatan Palmerah
Penyakit demam berdarah merupakan penyakit endemis yang masih menjadi masalah di Indonesia. DKI Jakarta menduduki urutan kedua sedangkan Wilayah kecamatan Palmerah merupakan wilayah kecamatan yang memiliki jumlah kasus tertinggi kedua di DKI Jakarta dengan angka IR diatas 55 per 100.000 penduduk . Program pengendalian penyakit ini sudah dilaksanakan di indonesia sejak 43 tahun yang lalu dan telah berhasil menurunkan angka kematian, namun belum berhasil menurunkan angka kesakitan (IR) yang terjadi setiap tahunnya. Program pengendalian penyakit ini telah secara khusus dbuat oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam bentuk peraturan daerah. Atas dasar permasalahan diatas penelitian ingin membahas mengenai implementasi kebijakan pengendalian penyakit demam berdarah di wilayah kecamatan Palmerah. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara melakukan wawancara mendalam terhadap informan terpilih berdasarkan kritera yang telah dietapkan dalam hal ini perangkat daerah tingkat kecamatan, perangkat daerah tingkat kelurahan, serta masyarakat, Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses implementasi kebijakan tersebut di wilayah Kecamatan Palmerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menggunakan model implementasi kebijakan Merilee S Grindle. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian penyakit demam berdarah di wilayah kecamatan Palmerah belum berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari dimensi isi kebijakan, belum terpenuhinya kepentingan-kepentingan yang terkait kebijakan, manfaat langsung yang dirasakan masyarakat tidak merubah perilaku buruk masyarakat terhadap tindakan pencegahan, perubahan yang diharapkan tidak terjadi dengan baik dan kurang dirasakan oleh masyarakat, tidak jelasnya letak pengambil keputusan, kurangnya komitmen dari para pelaksanan serta tidak maksimalnya sumber daya yang digunakan.Sedangkan dari dimensi konteks implementasi, tidak dimanfaatkannya kekuasaan, kepentingan para pelaksanan serta kurangnya strategi yang digunakan, rendahnya tingkat keptuhan dan respon para pelaksana, walaupun karakteristik rezi yang berkuasa memiliki komitmen untuk mensejahterakan masyarakat.
Tidak tersedia versi lain