Tesis
Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara
Penelitian ini merupakan studi tentang gambaran implementasi kebijakan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan di Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi Jakarta Utara ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap, dan Struktur Organisasi. Teori ini diambil dari Teori Edward III (1980). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan : 1. Secara umum komunikasi ke masyarakat sudah cukup baik, namun masih ditemukan ketidakjelasan dari sebagian masyarakat dalam menyampaikan usulan perbaikan jalan karena kurangnya informasi mengenai mekanisme penyampaian dan usulan perbaikan jalan. Hal ini memerlukan sosialisasi yang lebih intensif dari Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi Jakarta Utara. 2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan Sumber Daya meliputi : sumber daya manusia, anggaran, peralatan, serta informasi dan kewenangan. Pertama, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) belum cukup memadai terutama di Seksi Jalan dan Jembatan. Kedua, ketersediaan sumber daya anggaran dirasakan masih tidak optimal karena minimnya penyerapan anggaran. Oleh karena itu perlu komunikasi yang intensif dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP)agar proses pengadaan barang/jasa bisa berjalan dengan lancar. Ketiga, sumber daya peralatan untuk kegiatan Penanggulangan Segera Kerusakan Jalan dan Jembatan dan kelengkapannya (Swakelola) masih sangat kurang. Keempat, faktor kewenangan, masih memungkinkan terjadinya gesekan dan tumpang tindih antara Suku Dinas, Dinas, dan Kementerian. Hal ini terjadi karena kewenangan tidak dipertegas dalam bentuk peraturan perundangundangan yang jelas. vii 3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi Jakarta Utara secara umum sudah berjalan dengan baik karena didukung oleh pelaksana kebijakan yang memiliki sikap, loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap pemerintah dan masyarakat. Adanya insentif berupa Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dan harapan akan jabatan yang lebih baik menjadi pemicu pelaksana kebijakan bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. 4. Struktur Organisasi pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi Jakarta Utara sudah berfungsi dengan baik, namun karena tidak didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketidakjelasan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) berpotensi menimbulkan multi tafsir dalam mengartikan suatu kebijakan.
Tidak tersedia versi lain