Tesis
Implementasi Kebijakan Penyisihan Piutang Uang Pengganti Di Kejaksaan Republik Indonesia
Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan penyisihan piutang uang pengganti di Kejaksaan RI. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan menggunakan model implementasi kebijakan menurut Edward III maka faktor-faktor dasar implementasi kebijakan yang diteliti adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyisihan piutang uang pengganti di Kejaksaan RI belum berjala secara optimal. Faktor komunikasi antara Kejaksaan Agung dan satker-satker dibawahnya belum berjalan sebagaimana mestinya. Sumber daya yang ada juga belum memenuhi baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Sikap pelaksana yang merupakan bagian dari faktor disposisi belum menunjukkan dukungan dan partisipasi terhadap kebijakan tersebut. Sedangkan dari faktor struktur birokrasi belum ada standar dan prosedur kerja yang jelas untuk implementasi kebijakan tersebut. Untuk memperbaiki implementasi kebijakan tersebut, jajaran Kejaksaan RI perlu meningkatkan koordinasi antara bagian pembinaan dan pidana khusus disemua tingkatan. Koordinasi yang baik antara kedua bagian tersebut akan mempermudah dan memperlancar proses komunikasi, memperbaiki kualitas dan kuantitas sumber daya, memberikan motivasi dan perbaikan sikap kepada seluruh pihak terkait dan menyusun standard dan prosedur kerja.
Tidak tersedia versi lain