Tesis
Implementasi Kebijakan Pengawasan Pengendalian Lalulintas Angkutan Umum Dan Angkutan Barang Pada Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara
Transportasi merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita.Transportasi adalah suatu kegiatan untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dan fasilitas yang digunakan untuk memindahkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengawasan pengendalian lalu lintas angkutan umum dan angkutan barang pada Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara. Sumber permasalahan melalui standar kebijakan, sumber daya manusia, disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan pengawasan lalu lintas angkutan umum dan angkutan barang, Serta komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana lapangan. Fokus permasalahan yang diteliti adalah bagaimana implementasi kebijakan pengawasan pengendalian lalu lintas angkutan umum dan angkutan barang pada Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara. Metode yang diterapkan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan 4 aspek yang diteliti. Sebagai alat bantu dalam pengumpulan data adalah wawancara. Hasil penelitian : 1. Aspek Standar Kebijakan, dalam mendukung kebijakan pengawasan Lalu lintas Angkutan Umum dan Angkutan Barang di implementasikan pada Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara belum sesuai dengan kebijakan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dari sisi pengorganisasian, pembagian wewenang serta tugas. 2. Aspek Sumber Daya Manusia, bahwa yang bertugas kurang memadai dari aspek kuantitas maupun kualitas yang mana menuntut peningkatan jumlah petugas serta jumlah anggaran yang dapat digunakan dalam pengembangan sumberdaya manusia. 3. Aspek Komunikasi dalam mendukung kebijakan pengawasan Lalu lintas Angkutan Umum dan Angkutan Barang di implementasikan pada Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara secara keseluruhan belum mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, Komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana lapangan kurang berjalan dengan baik sehingga rencana-rencana yang dibuat belum mampu terealisasi dengan baik kerena keterbatasan wewenang. 4. Aspek sikap para pelaksana dalam mendukung kebijakan pengawasan cukup baik untuk mendukung dalam pengawasan lalu lintas jalan raya. Sudah sesuai dengan etika dan sikap personil yang harus diembannya dalam kinerja pelayanan publik dilapangan. Saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 1. Aspek Standar Kebijakan, perlunya perubahan dari sisi pengorganisasian, pembagian wewenang serta tugas, hubungan kerja maupun pendelegasian wewenang dengan baik, realisasi diusulkan harus berubah agar dapat memaksimalkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan oleh unit kerja dalam pengawasan lalu lintas angkutan umum dan angkutan barang. 2. Aspek Sumber Daya Manusia, bahwa yang bertugas dalam pengawasan lalu lintas angkutan umum dan angkutan barang belum memadai dari aspek kuantitas maupun kualitas yang mana menuntut peningkatan jumlah petugas serta jumlah anggaran yang dapat digunakan dalam pengembangan sumberdaya manusia. 3. Aspek Komunikasi diharapkan adanya koordinasi yang lebih efektif sehingga memudahkan untuk berjalan dengan baik dalam pengawasan Lalulintas Angkutan Umum dan Angkutan Barang sehingga kebijakan pengawasan yang dibuat sesuai dan mampu terealisasi dengan maksimal. 4. Aspek Sikap para Pelaksana yang sudah berjalan dengan baik agar ditingkatkan lagi sehingga lebih sungguh-sungguh, peduli, dan menyamakan persepsi serta komitmen terhadap tugas dalam pengawasan pengendalian lalu lintas angkutan umum dan angkutan barang guna mendukung kelancaran di jalan raya khususnya Satuan kerja perangkat Daerah.
Tidak tersedia versi lain