Tesis
Implementasi Kebijakan Pajak Daerah Kota TanjungBalai Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah
Penerbitan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendorong semua pemerintah daerah untuk segera merevisi dan menyesuaikan kebijakan tentang pajak daerah. Salah satunya adalah pemerintah Kota Tanjungbalai yang telah menerapkan kebijakan tentang Pajak Daerah. Kebijakan itu diatur didalam perda nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Implementasi kebijakan pajak daerah tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset kota Tanjungbalai.
Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pajak daerah yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset kota Tanjungbalai serta apakah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pajak daerah tersebut.
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran implementasi kebijakan pajak daerah kota Tanjungbalai, serta mengetahui faktor-faktor pendukung atau penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan pajak daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana instrumen utamannya adalah peneliti sendiri.
Dalam penelitian ini juga penulis mengambil pedoman umum implementasi kebijakan yang ada didalam permenpan nomor 4 tahun 2007 yang terdiri dari beberapa tahapan sebagai tolak ukur implementasi kebijakan serta teori model implementasi kebijakan Edward III dalam melihat aspek - aspek yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah kota Tanjungbalai.
Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pajak daerah kota Tanjungbalai masih jauh dari apa yang diharapkan hal ini diakibatkan dalam implementasi kebijakan pajak daerah yang belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan pedoman permenpan nomor 4 tahun 2007. Adapun faktor-faktor penghambat penyebab kegagalan ini adalah komunikasi instansi atau lembaga yang tidak berjalan dengan baik, sumber daya manusia dan keuangan yang sangat minim, sikap dan prilaku pelaksananya, serta struktur birokrasi yang terlalu gemuk dan belum mempunyai standard oprational Prosedure (SOP). Sehingga output kebijakan banyak yang belum mencapai target dan digali secara optimal.
Tidak tersedia versi lain