Tesis
Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah Di Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Pelayanan kesehatan yang memadai merupakan hak bagi seluruh masyarakat, beberapa Program Jaminan Kesehatan dibuat untuk menunjang penyelenggaraan tersebut khususnya di pemerintahan daerah Kota Tangerang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi program Jamkesda kota Tangerang serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dari proses implementasi program.
Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data adalah wawancara dengan key informant, observasi, telaah dokumen. Fokus penelitian Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan berdasarkan model implementasi George Edward III, meliputi: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dengan Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil analisis menunjukkan bahwa Aspek Komunikasi dalam implementasi kebijakan Jamkesda di Kota Tangerang sudah baik, karena keseluruhan variabel komunikasi, transmisi, konsistensi dalam Implementasi Kebijakan Jamkesda di Dinas Kesehatan Kota Tangerang berjalan dengan baik.
Aspek Sumber Daya, bahwa Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan secara multi disiplin sudah terpenuhi. Sedangkan, secara jumlah pegawai akan terjadi kekurangan secara kuantitas bersifat situasional dengan indikator masih menumpuknya berkas klaim yang ada. Sedangkan sumber daya finansial yang diberikan oleh pemerintah tidak bisa di ukur cukup atau tidak.
Aspek Disposisi, bahwa sikap dan komitmen pelaksana program Jamkesda dari jajaran pemegang kebijakan di Kota Tangerang sampai dengan pelaksana di seksi pembiayaan dan jaminan kesehatan baik.
Aspek Struktur Birokrasi, Koordinasi secara berjenjang cukup dilakukan dengan baik dan sudah sesuai dengan Standard Operational Procedur (SOP).
Disaran : Perlunya hal komunikasi agar lebih melibatkan peran serta aktif masyarakat, sumber daya perlu ditingkatkan pengetahuan dan kompetensi para pelaksana atau upgrading dan anggaran menggunakan tarif paket INA-CBGs. Dan dalam hal struktur birokrasi diperlukan independensi dalam pengelolaan Jamkesda.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Jamkesda
Tidak tersedia versi lain