Tesis
Analisis Implementasi Kebijakan Penguatan Sistem Kesehatan Indonesia: Studi Kasus Program SOPHI pada Kementerian Kesehatan
Program Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SOPHI) merupakan inisiatif Kementerian Kesehatan untuk memperkuat layanan kesehatan primer dan mempercepat Universal Health Coverage dengan mengatasi kekurangan alat kesehatan. Saat ini, hanya 61,07% Puskesmas yang memenuhi standar kelengkapan peralatan. Temuan lapangan menunjukkan risiko ketidaktepatan sasaran dan duplikasi: 45% Puskesmas sampel menerima alat yang tidak mereka usulkan, sementara 69% mengajukan alat yang sebenarnya sudah tersedia, menandakan ketidaksesuaian antara perencanaan dan kebutuhan riil. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidaktepatan perencanaan pengusulan alkes pada Program SOPHI untuk kemudian merumuskan strategi perbaikannya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus kualitatif di empat layanan kesehatan primer. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih secara purposive berdasarkan temuan KPK (Kementerian Kesehatan, KPK, Dinas Kesehatan kabupaten/kota, serta Puskesmas di DKI Jakarta, Kabupaten Garut, Kota Jambi, dan Kabupaten Muaro Jambi). Data sekunder diperoleh dari telaah dokumen dan literatur. Analisis dilakukan menggunakan kerangka implementasi George C. Edwards III, dengan hasil penelitian berikut faktor-faktor yang menyebabkan ketidaktepatan perencanaan: (1) komunikasi yang terbatas, tidak langsung, dan tidak konsisten antara pemerintah pusat dan daerah; (2) keterbatasan dan rendahnya kompetensi sumber daya manusia, ketidakakuratan dan ketidakterkinian data ASPAK, keterbatasan anggaran verifikasi, serta ketidaksiapan infrastruktur Puskesmas; (3) disposisi pelaksana yang ditandai dengan orientasi mengusulkan sebanyak mungkin, rendahnya integritas dan kedisiplinan dalam pemutakhiran data, serta ketiadaan insentif; dan (4) struktur birokrasi yang terfragmentasi, lemahnya koordinasi antarunit, serta prosedur dan SOP yang sering berubah. Strategi perbaikan yang direkomendasikan meliputi penataan mekanisme komunikasi dan koordinasi pusat?daerah, penguatan kapasitas dan peran pengelola data ASPAK, penegakan validasi data berjenjang, pemberian insentif dan sanksi bagi pelaksana, serta penataan ulang prosedur perencanaan agar stabil, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan riil Puskesmas.
Tidak tersedia versi lain