Skripsi
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet Pada Lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana faktorfaktor
yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan
Sekretaris Kabinet (Perseskab)Nomor 1 Tahun 2011 pada Kedeputian
Bidang Perekonomian terutama terkait dengan aspek sumber daya manusia
atau aparatur, sumber-sumber pendukung lainnya, komunikasi organisasi,
dan koordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya.
Konsep penelitian adalah mengkaji tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Perseskab Nomor 1
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet pada
lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian dengan memfokuskan pada
empat aspek penelitian meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), sumbersumber
pendukung, komunikasi organisasi dan koordinasi dengan
kementerian/lembaga lainnya.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu telaah
dokumen dan wawancara key informant sebanyak 22 orang dari populasi
sebanyak 51 orang pegawai atau 43,14 % sampel dari 100% populasi.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu, dengan membagi-bagi
populasi menjadi beberapa bagian yang disebut sub-populasi sehingga,
subpopulasi menjadi relatif homogen. Sub-populasi di sini diartikan sebagai
tingkatan jabatan struktural dan jabatan fungsional umum ditambah dengan
memperhatikan keterwakilan berdasarkan background sejarah masing-masing
subyek penelitian atau para informan dalam pengalaman bekerja di
organisasi instansi pemerintah.
Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa, eksistensi aspek
penelitian atau faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi
kebijakan Perseskab Nomor 1 Tahun 2011 seperti SDM, sumber-sumber
pendukung, komunikasi organisasi dan koordinasi dengan
kementerian/lembaga lainnya telah ada dan mendukung implementasi
kebijakan tersebut. Namun, masih terdapat kekurangan yang memerlukan
perhatian dari decision maker.
Saran yang dapat diberikan antara lain perlu dilakukan manpower
planning secara komprehensif; perencanaan dan pengelolaan anggaran
harus ditingkatkan kualitasnya; peningkatan kualitas prasarana kerja seperti
ruang arsip, gudang, layout ruang kerja; jumlah kendaraan operasional;
peningkatan sarana kerja dalam hal pengadaan dan pemeliharaan dengan
sistem ‘jemput bola’. pengesahan Standar Pelayanan (SP)dan membuat
serta mengesahkan Standard Operating Procedure (SOP)serta
mensosialisasikannya; menambah intensitas dan kualitas komunikasi formal.
Tidak tersedia versi lain