Skripsi
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Dairi
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi dalam implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor
di Kabupaten Dairi, dan menganalisis sumber permasalahan melalui aspek
komunikasi, sumber-sumber, disposisi, dan struktur birokrasi,. Fokus
permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah faktor-faktor yang
mempengaruhi dalam mplementasikan kebijakan pengujian kendaraan
bermotor di Kabupaten Dairi.
Metode yang diterapkan adalah metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif, dengan 4 aspek yang diteliti. Sebagai alat bantu dalam
pengumpulan data adalah wawancara dan telaah dokumen. Hasil penelitian:
1) Aspek komunikasi dalam mendukung kebijakan pengujian kendaraan
bermotor masih kurang baik kurangnya koordinasi dari pemerintah daerah
juga terlihat pada proses implementasi ini, tidak terciptanya koordinasi lintas
sektoral menyebabkan instansi-instansi terkait yang seharusnya memiliki
tujuan yang sama menjadi berbeda, sehingga mempersulit pencapaian
tujuan. 2) Aspek sumber-sumber yaitu bahwa pengetahuan, keterampilan dan
sikap masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan, baik kompetensi
pegawai, prasaran dan sarana kurang memadai, hal tersebut dikarenakan
anggaran masih sangat kurang sekali dari sisi finansial tempat pengujian
kendaraan bermotor, sehingga pengujian kendaraan bermotor kurang
mendukung dalam mewujudkan tertib lalu lintas di Kabupaten Dairi. 3) Aspek
disposisi atau kecenderungan sikap yaitu: para pelaksana dalam
implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor sudah sesuai dengan
dasar pola pikir yang positif serta sikap yang dilakukan oleh pimpinan
maupun pelaksana dilapangan dalam melaksanakan pengujian kendaraan
bermotor KIR/KUR dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan masih
diangkat dari tenaga suka rela yang tidak memiliki wewenang untuk
melaksanakan kebijakan pengujian dan insentif pelaksana kebijakan belum
pernah diberikan kepada pelaksana kebijakan pengujian kendaraan
bermotor. 4) Aspek struktur birokrasi dalam mendukung kebijakan pengujian
kendaraan bermotor di Kabupaten dairi dari sisi pengorganisasian,
pembagian wewenang serta tugas, hubungan kerja maupun pendelegasian
wewenang kurang berjalan dengan baik dalam realisasi belum sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan oleh unit kerja.
Melihat dari kesimpulan di atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan
sampah maka selanjutnya beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan
sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut 1) Aspek Komunikasi yaitu
memaksimalkan lebih baik lagi dalam melakukan koordinasi dengan Satuan
Kerja Pemerintah Daerah terkait dengan Bupati Kepala Daerah Kabuaten
Dairi, serta yang terkait dalam implementasi kebijakan pengujian kendaraan
bermotor di Kabupaten Dairi dalam penyampaian petunjuk pelaksanaan
kebijakan harus disampaikan dengan jelas kepada staf supaya para
pelaksana mengerti melaksanakan kebijakan harus konsisten dengan aturan
yang berlaku hal ini untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat (target
group) guna dapat meujudkan pembangunan daerah Kabupaten Dairi. 2)
Aspek sumber-sumber yaitu perlu profesionalisme yang dilakukan pimpinan
Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan
keterampilan dan menambah jumlah personil, infrastruktur baik sarana
prasarana maupun anggaran/pembiayaan pelaksanaan pengujian kendaraan
bermotor agar pelaksanaannya lebih terpadu dan baik; 3) Aspek disposisi
atau kecenderungan sikap yang sudah berjalan dengan baik agar
ditingkatkan lagi sehingga lebih sungguh-sungguh peduli, dan menyamakan
persepsi serta komitmen terhadap pentingnya program pelaksanaan
pengujian kendaraan bermotor sebagai pendukung Pembangunan Daerah di
Kabupaten Dairi.4) Aspek struktur birokrasi yaitu organisasi perencana
pembangunan daerah Kabupaten Dairi perlu pengujian kendaraan bermotor
(KIR/KUR) yang didasarkan pada Standard Operasional Prosedur (SOP) dan
aktivitas-aktivitas (mekanisme kerja) dilaksanakan secara konprehensif
berkala guna mendukung tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan oleh
unit kerja.
Tidak tersedia versi lain