Skripsi

Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Implementasi Kebijakan E-Government Berupa Penerapan Work Flow Management System Di Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

---

Dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government disebutkan bahwa pengembangan e-government merupakan upaya mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronis dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Sekretariat Kabinet sebagai organisasi yang berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan e-government maka dikeluarkan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 56 Tahun 2012 tentang Grand Design Pengembangan Sistem Informasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2011-2014 yang merupakan suatu bentuk rencana strategis SI/TI sebagai landasan untuk mengoptimalkan proses bisnis melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya TI yang terencana dan selaras dengan tugas, fungsi, serta sasaran strategis Setkab. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan e-government berupa penerapan workflow management system (WMS)di Sekretariat Kabinet ditinjau dari aspek faktor ukuran dan tujuan kebijakan, aspek faktor sumber daya, aspek faktor disposisi dan aspek faktor komunikasi di dalam pelaksanaan kebijakan sehingga dapat diketahui bagaimana sebenarnya kebijakan tersebut berjalan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan telaah dokumen dan wawancara. Hasil penelitian secara umum menunjukkan kebijakan e-government di Sekretariat Kabinet direspon dengan baik oleh para pelaksana kebijakan, namun dalam penerapan WMS masih terdapat kendala seperti kurangnya sosialisasi dan pelatihan, serta sumber daya manusia yang kurang berkomitmen, sehingga implementasi kebijakan e-government secara keseluruhan di Sekretariat Kabinet menjadi belum optimal. Untuk itu penulis menyarankan: 1. Meningkatkan koordinasi yang baik antara pengelola dan pengguna sehingga masing-masing pihak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Untuk mewujudkannya dapat diadakan pertemuan-pertemuan rutin antara kedua pihak untuk membahas permasalahan-permasalahan yang timbul melalui sistem WMS dan bersama-sama mencari solusinya. 2. Perlunya dilakukan evaluasi secara menyeluruh oleh Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet terhadap penerapan WMS tersebut untuk selanjutnya dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk melanjutkan penerapan WMS ini, mengembangkannya atau menggantinya dengan sistem serupa yang lebih dapat diterima pengguna sehingga dapat terwujud e-government di Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

176 SMKP 2014

Penerbit

Jakarta : STIA LAN Jakarta., 2014

Deskripsi Fisik

xx, 100 hlm. : 28 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

1213081404

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Skripsi 2014

Info Detail Spesifik

SC

Pernyataan Tanggungjawab

Tri Wintoko Widianto

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar