Skripsi
Analisis Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kelurahan Sukabumi Selatan dan Kelurahan Tegal Parang
Kepadatan penduduk di DKI Jakarta merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Potensi permasalahan seperti kemiskinan hingga lingkungan hidup yang buruk dapat memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta melakukan pembangunan dengan pendekatan secara bottom-up dimana pembangunan dilakukan berbasis pada kebutuhan masyarakat, sehingga pemberdayaan masyarakat menjadi penting agar masyarakat turut aktif dalam proses pembangunan. Pemprov DKI Jakarta memiliki beberapa lembaga yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana LMK Sukabumi Selatan dan LMK Tegal Parang menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat yang ditinjau dari perspektif teori ACTORS (Authority, Confidence and competence, Trust, Opportunity, Responsibility, Support). Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LMK Sukabumi Selatan dan LMK Tegal Parang telah melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat dengan baik meskipun terdapat perbedaan diantara kedua LMK tersebut. Namun, ditemukan permasalahan pada indikator Responsibility dan Support. Perlu adanya pembenahan dalam mekanisme laporan pertanggungjawaban oleh LMK Tegal Parang, advokasi revisi kebijakan, dan kemitraan dengan pihak eksternal oleh LMK Sukabumi Selatan untuk mengatasi permasalahan yang ada pada indikator Responsbility dan Support.
Tidak tersedia versi lain