Tesis
Implementasi Pernyataan Standar Audit 62 Tentang Audit Kepatuhan Yang Diterapkan Atas Entitas Pemerintahan Dan Penerima Lain Bantuan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pada BUMN)
Adanya Pelaporan kepatuhan dan kelemahan SPI kepada pengguna laporan audit sangat penting dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Hal ini mengingat peran BUMN yang sangat besar dalam perekonomian nasional dan nilai investasi Pemerintah di BUMN juga sangat besar. Hasil audit yang dilakukan oleh para akuntan publik juga tidak menjamin sepenuhnya bahwa laporan keuangan bebas dari kecurangan. Penelaahan atas laporan auditor independen BUMN, menunjukkan ada kecenderungan para akuntan publik tidak menerapkan PSA 62, output laporan tidak menyertakan laporan kepatuhan dan kelemahan SPI. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan implementasi PSA 62 tidak berjalan dengan baik dan bagaimana strategi untuk memperbaiki implementasinya. Analisis atas faktor-faktor penyebab PSA 62 belum berjalan optimal dilakukan dengan kerangka implementasi kebijakan publik menurut Merilee S. Grindle yaitu melibatkan faktor isi kebijakan (content of policy) dan konteks kebijakan (context of policy). Penelitian dilakukan dengan menggali informasi melalui wawancara, focus group discussion, observasi dan penelaahan dokumen yang terkait dengan implementasi PSA 62. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga faktor terkait isi kebijakan yang mempengaruhi implementasi PSA 62, yaitu manfaat kebijakan, derajat perubahan yang diharapkan, dan letak pengambil keputusan. Terkait dengan konteks kebijakan terdapat 3 unsur yang mempengaruhi yaitu kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta derajat kepatuhan para akuntan publik. Peneliti mengajukan gagasan 2 strategi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kondisi yang ada yaitu: Membentuk task force Revisi PSA 62 dan peningkatan fungsi evaluasi pelaksanaan pekerjaan akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan (termasuk penerapan PSA 62).
Tidak tersedia versi lain