Tesis
Evaluasi Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Web Di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat Dan Daerah (Studi Kasus Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)
Kebijakan Pemerintah tentang implementasi e-government menekankan
untuk menggunakan informasi teknologi di instansi pemerintah pusat maupun
daerah, yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Demikian halnya di bidang
kepegawaian, pemanfaatan teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi dalam bidang pengolahan data dan pengelolaan
informasi kepegawaian, sehingga mampu memberikan pelayanan kepegawaian
yang lebih baik, transparan dan akuntabel yang diwujudkan dalam SAPK (Sistem
Aplikasi Pelayanan Kepegawaian). SAPK dibangun oleh BKN dalam menyajikan
pelayanan untuk kenaikan pangkat, pensiun, mutasi lainnya ataupun pemberian
NIP pegawai, yang sudah dapat langsung tercetak secara otomatis, sehingga
apabila sistem ini digunakan akan lebih akurat, efisien dan efektif.
Penerapan SAPK dilakukan di instansi pemerintah di seluruh Indonesia,
salah satunya yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta, untuk itu penelitian dilakukan pada dua instansi tersebut
karena di dua instansi inilah didapat banyak kendala pada pada penerapan
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian berbasis web.
Penelitian ini bertujuan untuk meng-Evaluasi Penerapan Sistem Aplikasi
Pelayanan Kepegawaian di instansi Pemerintah Pusat dan daerah. Penelitian ini
dilakukan dengan teknik pengumpulan data. Metode penelitian yang digunakan
adalah dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan teknik
pengumpulan data , wawancara dan oberservasi. Hasil penelitian yang dilakukan
dengan mengevaluasi empat indikator yang dihasilkan pada penerapan Sistem
Aplikasi Pelayanan Kepegawaian berbasis web yaitu efektifitas, efesiensi,
responsivitas dan ketepatan.
Berdasarkan hasil penelitian di atas, bahwa penerapan SAPK berbasis
web secara umum sudah baik dan sudah hampir mencapai yang diharapkan,
namun masih terfokus dengan perbedaan data yang ada di instansi pengguna
dengan database di BKN serta lambatnya jaringan yang terkoneksi. Dua hal ini
berarti sebagai faktor yang penting untuk kelancaran penerapan Sistem Aplikasi
Pelayanan Kepegawaian berbasis web.
Tidak tersedia versi lain