Skripsi
Kualitas Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan penanganan serius, khususnya di Kota Tangerang, di mana tren kasus ini terus meningkat. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan perlindungan, namun pelayanan ini masih dihadapkan pada berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan lima dimensi SERVQUAL: Tangibles (bukti fisik); Reliability (keandalan); Responsiveness (daya tanggap); Assurance (jaminan); dan Empathy (empati), serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambatnya. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Assurance (jaminan) dan Empathy (empati) menjadi faktor pendorong utama, sementara dimensi Tangibles (bukti fisik) dan Responsiveness (daya tanggap) menghadapi kendala signifikan, seperti keterbatasan fasilitas fisik, minimnya ruang pelaporan yang tertutup, serta adanya kesulitan koordinasi dengan pihak eksternal. Di sisi lain dimensi Reliability (keandalan) ditemukan sebagai faktor pendorong sekaligus penghambat. Keandalan petugas dalam memberikan layanan yang konsisten dan tepat waktu menjadi nilai positif, namun terbatasnya jumlah SDM menyebabkan tertundanya proses pelayanan. Maka, rekomendasi yang dapat peneliti berikan mencakup melakukan peningkatan fasilitas fisik, menyegerakan finalisasi Standar Operasional Prosedur (SOP), menambahkan jumlah tenaga kerja, dan memperkuat koordinasi lintas instansi untuk mempercepat penyelesaian kasus. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang perlindungan anak.
Tidak tersedia versi lain