Skripsi
Implementasi Kebijakan Program Bus Rapid Transit (BRT)
Transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pertumbuhan perkotaan yang berkelanjutan. Namun pada penerapannya, BRT Tayo masih menimbulkan beberapa permasalahan yang diantaranya yakni rendahnya kenyamanan fasilitas dan lingkungan Bus Tayo. Selain itu kurang tersosialisasinya sistem pembayaran Bus Tayo yang menimbulkan menyalahi SOP serta hilangnya transparansi pembayaran non-tunai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Program Bus Rapid Transit (BRT) Tayo dalam mendukung Smart Mobility di Kota Tangerang dengan menilai 4 aspek ketepatan Teori Implementasi Kebijakan menurut Richard E Matland (1995). Metode pengumpulan data meliputi observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, serta studi dokumen kebijakan dan laporan terkini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa aspek ketepatan kebijakan sudah dilakukan dengan optimal dan telah memberikan dampak positif dalam pengurangan kemacetan di kota Tangerang. Disamping itu 3 Aspek Ketepatan lainnya yang meliputi Ketepatan Pelaksanaa, Ketepatan Target dan Ketepatan Lingkungan masih belum secara maksimal diterapkan. Hal tersebut dikarenakan masih adanya hambatan dari fasilitas prasarana Bus Tayo. Kurangnya fasilitas yang inklusif membuat program ini belum secara maksimal penerapannya. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa meskipun implementasi BRT Tayo memberikan dampak positif dalam meningkatkan mobilitas perkotaan yang cerdas dengan menyediakan layanan transportasi massal yang terjangkau, efisien, dan ramah lingkungan. Namun, terdapat tantangan teridentifikasi, seperti kebutuhan peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung seperti bangunan halte/shelter yang mendukung serta fasilitas untuk kaum difabel. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan pembangunan fasilitas disabilitas di Program BRT Tayo secara merata agar dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi dan komunikasi antara lembaga pemerintah, pihak swasta, dan komunitas pengguna transportasi dalam implementasi program.
Tidak tersedia versi lain