Skripsi
Evaluasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sejauhmana kebijakan pemekaran kecamatan dapat meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah aparat kecamatan Sukaresmi yang berstatus PNS berjumlah 6 (enam) orang dan warga masyarakat sebanyak 5 (lima) orang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan telaah dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, mengambarkan bahwa kebijakan pemekaran kecamatan dalam peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik, walaupun terdapat beberapa masalah yang membutuhkan perbaikan sehingga pelayanan publik dapat semakin lebih baik, meliputi, (1) kecermatan petugas dalam proses memeriksa kelengkapan berkas administrasi layanan yang masih lamban, dan petugas belum memperhatikan kecepatan waktu dalam hal menginformasikan kekurangan berkas layanan kepada pemohon untuk dilengkapi; (2) Proses penyelesaian pekerjaan yang belum tuntas, proses pemberian pelayanan kurang tepat waktu dan konsisten sesuai janjinya, serta pelayanan yang diberikan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (3) persyaratan masih berbelit-belit, lambat dan tertutup, serta keluhan masyarakat belum direspon secara baik; dan (4) pelayanan masih pilih kasih (diskriminasi), petugas bekerja tidak maksimal sehingga pekerjaan tidak selesai secara tuntas, dan pelayanan belum merata menjangkau masyarakat. Dari kesimpulan di atas dapat penulis memberikan sumbangan saran untuk dapat memperbaiki peningkatan pelayanan publik sebagai implikasi dari kebijakan pemekaran kecamatan antara lain: (1) Hendaknya aparat kecamatan dapat memperlihatkan unjuk kerja secara lebih baik, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat meningkat dan memuaskan masyarakat, dengan cara mengikutsertakan pegawai dalam kursus tata kearsipan yang berbasis elektronik dan kursus keterampilan menggunakan komputer; mengikuti Diklat pelayanan prima; membuat standar operasional pelayanan: dan melayani pemohon pertama hingga selesai dan dilanjutkan dengan pemohon berikutnya, tidak melakukan penumbukan pekerjaan, dan memberikan pelayanan secara langsung di lapangan secara berkala
Tidak tersedia versi lain