Tesis

Efektivitas Pelayanan Ijin Usaha Di Ministerio Da justica Republica Democratic De Timor-Leste

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Efektivitas pegawai dalam Pelayanan Ijin usaha di Timor Leste. Mendeskripsikan dan menganalisis mengapa Efektivitas pelayanan Departement Penerbitan Badan Hukum Anggaran Dasar Perusahaan rendah. Aspek yang di teliti adalah sebagai berikut, Kemampuan Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Pegawai, Pendelegasian wewenang, serta pengunaan sarana Informatika dan Teknologi/IT.Dilihat dari gambaran hubungan efektivitas kerja pegawai dengan sumber daya manusia,serta gambaran hubungan efektivitas kerja dengan pemanfaatan pegawai dalam pendelegasian wewenang serta gambaran hubungan efektivitas kerja pegawai dengan penggunaan sarana teknologi dan informatika/IT.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Teknik pengumpulan data atau informasi dilakukan melalui wawancara,observasi,serta analisis dokument.Informasi dalam penelitian ini adalah pihak pihak yang terlibat langsung untuk memperoleh data tentang efektivitas kerja pegawai di instansi Direktorat Nasional pencatatan sipil dan notaris pada Kementrian Kehakiman Timor Leste.
Berdasarkan hasil penelitian di instansi direktorat Nasional pencatatan sipil dan notaris pada Kementrian Kehakiman Timor Leste.bahwa secara keseluruhan pegawai yang bekerja pada instansi tersebut berjumlah 18 orang dengan tingkat pendidikan,lulusan SD(portu) 1 orang,tingkat SMP zaman Portu dan Indonesia 7 orang,tingkat SMA 7 orang, tingkat Diploma tiga (D3) 2 orang,tingkat Strata satu(S1)satu orang, yang terdiri dari laki laki 10 orang dan perempuan 8 orang.Lokasi penelitian yang dipilih adalah Departement penerbitan Badan Hukum anggaran dasar Perusahaan,Directorat pencatatan sipil dan notaris pada kementrian Kehakiman Timor Leste.
Dalam melaksanakan segala tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencatatan Sipil dan Notaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Nasional Pencatatan Sipil dan Notaris yang dikeluarkan tanggal 29 Oktober dan telah dituangkan melalui Lembaran Negara (Jurnal Republika) seri I Nomor 21, yang mencantumkan bahwa tugas pokok dan fungsi Direktorat Nasional Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut: Direktorat Nasional Pencatatan Sipil dan Notaris bertanggungjawab untuk mempelajari dan mengesekusi kebijakan- kebijakan yang berkaitan dengan Pencatatan Sipil dan Notaris; Direktorat Nasional bertanggungjawab penuh untuk:Mempelajari, menyusun dan menginformasikan penyusunan legislasi yang berhubungan dengan kelengkapan- kelengkapannya;Mendirikan dan menempatkan pekerjaan-pekerjaan pencatatan sipil, kriminal/ kejahatan dan orang-orang secara kolektif dan memberi ijin bagi warga negara yang membutuhkan.Mengimplementasikan prosedur-prosedur yang diperlukan berhubungan dengan identifikasi secara umum dan untuk pengakuan kembali bagi kelengkapan-kelengkapan kewarganegaraan dan pemberian paspor;Mengatur, menginspeksi/pengawasan kegiatan pencatatan sipil;Memberi informasi tentang hal-hal yang ditimbulkannya selama pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan;
Kemampuan Departemen Penerbitan Badan Hukum Anggaran Dasar Perusahaan memberikan pelayanan belum sesuai dengan keinginan pengguna layanan yaitu ketidak tepatan pelaksanaan sistem dalam memproses dokumen, kurang tersedianya peraturan tentang pelayanan. Aparat birokrasi pemerintah harus memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai partner yang dilayani yaitu komitmen staf yang bertugas tidak sekedar diucapkan tetapi harus benar- benar dibuktikan dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai pelangan dan menjadikan masyarakat sebagai patner yang saling membutuhkan. Adanya sejumlah costumers mengeluhkan prosedur yang panjang dan membinggunkan dalam pelayanan. Etika dan sikap aparatur pelayanan yang kurang profesional terlambat memproses dokumen. Permasalahan tersebut dikarenakan kualitas aparatur yang rendah membuat pekerjaan tidak bisa diselesaikan. Perlu melakukan langkah-langkah terobosan untuk memperbaiki kekurangan sistem yaitu ketepatan waktu pelayanan yang berkaitan dengan waktu peraturan dalam memperoses setiap dokumen yang masuk, akan membuat pengguna layanan semakin puas. Pelaksanaan pelayanan publik yang sangat diharapkan oleh masyarakat sebagai konsumen yaitu penggunaan waktu penyelesaian yang cepat.
Berdasarkan permasalahan efektivitas kerja pegawai Departemen Penerbitan Badan Hukum Anggaran Dasar Perusahaan khususnya dilihat dari segi kepuasan masyarakat, maka di sarankan hal-hal antara lain:

1. Perlu meningkatkan sasaran pelayanan dan kemudahan dalam memperoleh layanan serta memberikan keringanan kepada masyarakat untuk melengkapi persyaratan secara administrasi misalnya memberikan informasi dengan bahasa yang mudah ditanggapi oleh pengguna layanan, perlu menyediakan informasi yang baik melalui website, brosur supaya mempermudah pengguna layanan untuk mengakses.
2. Memperbaiki keberadaan kantor layanan, dengan melengkapi fasilitas pendukung layanan seperti ketersediaan ruang tunggu, area parkir dan fasilitas lokal lainnya yang memadai.
3. Setiap akhir triulan hendaknya Kepala Dinas Departemen bersama jajarannya melakukan evaluasi terhadap keluhan, saran dan masukan dari Obyek pelayanan (costumers) sebagai refrensi untuk memperbaiki penyelenggaraan pelayanan kedepannya.
4. Mengintensifkan upaya-upaya peningkatan kemampuan pegawai terutama dengan memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada pegawai untuk worshop, seminar, diklat (INAP), kursus, pelatihan dan lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan tugas dan pekerjaan yang dihadapi, apalagi yang sangat dibutuhkan adalah pranata system komputer.
5. Berdasarkan hasil analisis data dari kelima Aspek yang telah dipilih maka pada kesempatan ini peneliti merekomendasikan kepada pemerintah Timor-Leste melalui kementrian kehakiman, khususnya Direktorat Nasional Pencatatan Sipil dan Notaris sebagai organisasi pemerintah yang memiliki peranan sangat penting dalam menjalangkan tugas dan fungsi pemerintah dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat Timor-Leste, untuk meninjau kembali penggunaan sumber daya manusia, pemanfaatan pegawai, pendelegasian wewenang, penggunaan sarana Teknologi Informatika/IT, yang mana menurut aparat birokrasi sudah cukup bagus karena setiap tugas dibagikan sesuai dengan struktur dan peraturan yang telah ditetapkan, namun menurut hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan menunjukan kedua hal tersebut sangat bertolak belakang dalam hal ini masih terdapat keluhan (krisis kepercayaan) pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sangat tinggi. Oleh karena itu peningkatan kualitas SDM, tingkat koordinasi, pembagian tugas, pengambilan keputusan, maupun peningkatan sarana dan prasarna yang digunakan oleh Departemen Penerbitan Badan Hukum Anggaran Dasar Perusahaan masih sangat dibutuhkan demi meningkatkan suatu pemerintahan yang good governance baik pada masa kini maupun pada masa-masa yang akan datang.
6. Menyediahkan atau memperbaiki sistim komputerisasi terutama Data Base supaya keselamatan dokumen para investor asin maupun investor lokal yang ingin mendapatkan sertifikat usahanya di Negara ini dengan aman.
7. Berdasarkan hasil analisis data dari kelima Aspek yang telah dipilih maka pada kesempatan ini peneliti merekomendasikan kepada pemerintah Timor-Leste melalui kementrian kehakiman, khususnya Direktorat Nasional Pencatatan Sipil dan Notaris sebagai organisasi pemerintah yang memiliki peranan sangat penting dalam menjalangkan tugas dan fungsi pemerintah dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat Timor-Leste, untuk meninjau kembali penggunaan sumber daya manusia, pemanfaatan pegawai, pendelegasian wewenang, penggunaan sarana teknologi, yang mana menurut aparat birokrasi sudah cukup bagus karena setiap tugas dibagikan sesuai dengan struktur dan peraturan yang telah ditetapkan, namun menurut hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan menunjukan kedua hal tersebut sangat bertolak belakang dalam hal ini masih terdapat keluhan (krisis kepercayaan) pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sangat tinggi. Oleh karena itu peningkatan kualitas SDM, tingkat koordinasi, pembagian tugas, pengambilan keputusan, maupun peningkatan sarana dan prasarna yang digunakan oleh Departemen Penerbitan Badan Hukum Anggaran Dasar Perusahaan masih sangat dibutuhkan demi meningkatkan suatu pemerintahan yang good governance baik pada masa kini maupun pada masa-masa yang akan datang.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

014 TMPD 2014

Penerbit

Jakarta : STIA LAN Jakarta., 2014

Deskripsi Fisik

xvi, 180 hlm. : 28 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

12.D2.022

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Tesis 2014

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Domingos Pereira

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar