Skripsi
Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Pada Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik Dan Napza Semester Satu Tahun Anggaran 2015 Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan SIMAK-BMN pada Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA berdasarkan PMK No.213/PMK.05/2013. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini meliputi pembentukan unit akuntansi, pengelola BMN, hardware & software, kualifikasi & kodefikasi, transaksi BMN, kebijakan akuntansi BMN, serta prosedur dan pelaporan BMN. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Teknik analisis data yang dipakai adalah reduksi data dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SIMAK-BMN pada Satker Deputi I adalah: 1. Pembentukan unit akuntansi SIMAK-BMN pada Satker Deputi I sudah dibentuk namun belum sepenuhnya sesuai dengan PMK No.213/PMK.05/2013. 2. Sudah ada penetapan petugas SIMAK-BMN namun belum memenuhi kriteria PMK No.213/PMK.05/2013. 3. Hardware dan software yang digunakan sudah memenuhi ketentuan PMK No.213/PMK.05/2013. vii 4. Kodefikasi dan Klasifikasi sudah sesuai dengan PMK No.213/PMK.05/2013, kecuali masalah update label BMN. 5. Transaksi BMN yang dilaksanakan sudah mengacu pada PMK No.213/PMK.05/2013. 6. Kebijakan akuntansi yang diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan PMK No.213/PMK.05/2013. 7. Prosedur akuntansi dan pelaporan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan PMK No.213/PMK.05/2013, kecuali masalah Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal dan pengarsipan dokumen. Untuk itu penulis menyarankan kepada Satker Deputi I untuk: 1. Pemisahan yang jelas antara UAKPB, UPKPB, dan UAKPA. 2. Penambahan SDM verifikator SIMAK-BMN yang berkompeten. 3. Monitoring hardware dan update software secara kontinyu. 4. Melakukan update pelabelan BMN. 5. Transaksi diharapkan terekam tepat pada waktunya. 6. Membuat BAR untuk rekonsiliasi internal. 7. Pengarsipan data terkait BMN diharapkan bisa dikoordinasikan dengan baik.
Tidak tersedia versi lain