Tesis
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)
Evaluasi AKIP mengadopsi dari konsep manajeman kinerja yang biasa dilakukan di
sektor bisnis sehingga dalam penerapannya di Setjen DPD RI sebagai instansi pemerintah
yang baru dibentuk dan memiliki tugas sebagai pendukung lembaga politik dirasakan “sedikit
sulit”. Hal ini disebabkan karena setiap aspek yang dievaluasi memiliki standar yang
disamakan dan “rigid” untuk semua instansi pemerintah sedangkan lembaga politik memiliki
kinerja yang sangat dinamis.
Penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat menjelaskan tentang evaluasi AKIP di
lingkungan Setjen DPD RI dan menghasilkan suatu solusi dalam peningkatan penerapan
SAKIP secara maksimal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif
dengan paradigma studi deskriptif dan pendekatan penelitian studi kasus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi AKIP pada Setjen DPD RI tahun
2011 dimana melakukan evaluasi terhadap aspek perencanaan, aspek pengukuran kinerja,
aspek pelaporan kinerja, aspek evaluasi kinerja, dan aspek capaian kinerja dengan kriteria
berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2011, secara umum kepatuhan formalnya sudah terpenuhi dengan tersusunnya
dokumen Renstra 2010-2014, RKT Setjen DPD RI tahun 2010, PK Setjen DPD RI tahun
2010, IKU Setjen DPD RI, LAKIP Setjen DPD RI tahun 2010, laporan capaian kinerja dan
sasaran, dan terlaksananya evaluasi LAKIP secara internal oleh Tim Evaluasi LAKIP Setjen
DPD RI dan Bagian Pengawasan Internal. Namun terdapat beberapa kriteria dalam petunjuk
tersebut yang harus dipenuhi oleh Setjen DPD RI agar setiap aspek yang dievaluasi tersebut
tercapai kualitasnya dan terwujud implementasinya secara maksimal.
Berdasarkan simpulan penelitian maka dirumuskan saran untuk memenuhi kriteriakriteria
yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dan melaksanakan rekomendasi dari evaluator guna meningkatkan
penerapan SAKIP dan akuntabilitas dan kinerja Setjen DPD RI.
Tidak tersedia versi lain