Tesis
Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Di Kabupaten Bogor
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi keniscayaan yang tidak bisa ditawar lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, badan publik dan segala yang berakibat terhadap kepentingan publik. Pengelolaan informasi publik adalah bentuk implementasi KIP dan menjadi tanggung jawab semua penyelenggara badan publik kepada masyarakat, untuk terwujudnya masyarakat informasi dan partisifasi masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan KIP di Kabupaten Bogor, penelitian difokuskan pada tiga faktor utama yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan dari Robert T. Nakamura dan Frank Smallwood (1980:46-65) dalam bukunya The Politics of Policy Implementation, yaitu aktor dan arena, struktur organisasi dan norma birokrasi, serta jaringan komunikasi dan mekanisme kepatuhan, dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data Wawancara, Observasi, dan Telaah Dokumen. Hasil temuan yang didapat dari penelitian ini bahwa dalam implementasi kebijakan KIP di Kabupaten Bogor yang menjadi pelaksana formal, adalah Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor sebagai Pejabat Pengelola Informsi dan Dokementsi (PPID) serta SKPD lain sebagai PPID Pembanntu, struktur organisasi dan norma birokrasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah berupa kelembagaan PPID Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penyelengaraan pelayanan dan penyediaan informasi publik, dan jaringan komunikasi dengan mekanisme kepatuhan terhadap KIP di Kabupaten Bogor belum optimal. Untuk itu, disarankan dalam implementasi kebijakan KIP di Kabupaten Bogor masih perlu dilakuan diseminasi UU KIP kepada stakeholder informasi publik, Komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor untuk penataan dan penigkatan kapasitas kelembagaan badan publik pelaku utama kebijakan KIP serta melakukan pengembangan pola kemitraan dalam penyelenggaraan informasi publik dengan komitmen keteladanan leadership dalam mendorong budaya keterbukaan.
Tidak tersedia versi lain