Tesis
Implementasi Kebijakan Program Pemasaran Pariwisata Pada Kantor Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tujuan penelitian ini pada dasarnya ingin mengetahui dan memberikan gambaran pelaksanaan Program Pemasaran Pariiwisata pada Kantor Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan selain itu juga akan memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program pemasaran pariwisata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris implementasi Kebijakan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, dokumentasi, dan wawancara serta penggabungan diantara ketiganya (triangulasi). Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendiskripsikan/menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat terkait implementasi kebijakan program pemasaran pariwisata pada Kantor Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program pemasaran pariwisata pada Kantor Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Barat berjalan cukup baik. Empat variabel sebagai pendukung implementasi kebijakan, yang merupakan focus analisis dalam penelitian ini adalah; 1. Komunikasi mencakup konsistensi dan kejelasan pesan, Walaupun dari segi sarana penunjang komunikasi masih ada keterbatasan, yaitu belum berfungsinya website dan terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur, komunikasi kebijakan program pemasaran pariwisata dapat dilaksanakan dengan konsisten dan pesan yang diterima kelompok sasaran cukup jelas. - 8 - 2. Terbatasnya Sumber daya, sebagai salah satu pendukung efektifitas pelaksanaan kebijakan program pemasaran pariwisata pada Kantor Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Barat, masih dapat diatasi dengan adanya kemampuan aparatur karena pengalaman dan diklat kepariwisataan yang pernah diikuti, serta loyalitas staf dalam melaksanakan tugas. 3. Sikap pelaksana kebijakan, karena adanya kepercayaan dan loyalitas dari staf pelaksana, sehingga kebijakan program pemasaran pariwisata dapat terlaksana dengan baik. 4. Struktur birokrasi, penyebaran tugas dan tanggiung jawab dan adanya SOP sebagai acuan pelaksanaan sehingga kebijakan program pemasaran pariwisata dapat dilaksanakan dengan cukup baik, walaupun masih perlu adanya pengawasan dan sosialisasi SOP secara menyeluruh.
Tidak tersedia versi lain