Tesis
Analisis Implementasi Kebijakan Paket Proyek Dalam Desentralisasi Pembangunan (Analisa De Implementação Á Política Pacote Dos Projetos Na Desentralisação Do Desemvolvimento (Pdd) Oleh Kementerian Administrasi Negara Dan Penataan Wilayah Rdtl (Study Kasus Di Kantor Administrasi Liquiçá)
Tujuan Negara RDTL yang telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Demokratik Timor-Leste pada pasal 6 ayat d, e dan I menyatakan bahwa pembangunan yang menjamin pertumbuhan ekonomi, kemajuan ilmu dan teknologi, yang berlandaskan pada keadilan social dengan mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin warga Negara Timor-Leste baik yang tinggal di kota maupun yang tinggal di desa dan memajukan pembangunan yang rukun dan terpadu antara sektor-sektor yang ada serta pembagian hasil-hasil pembangunan nasional yang adil dan merata untuk semua lapisan masyarakat baik yang miskin maupun yang kaya, di tingkat nasional maupun di distrito atau daerah. Adanya penyelenggaraan pemerintah yang dapat menyediakan pelayanan publik kepada khalayak orang banyak sehingga tidak terjadi birokrasi yang berlebihan di dalam penyelenggaraan pemerinthan. Untuk menjawab desakan masyarakat agar secepatnya mewujudkan amanat Konstitusi RDTL maka pemerintah pusat menyerapkan kebijakan politik desentralisasi yang berlandaskan pada decretos leis nomor 29 tahun 2008 dan nomor 8 tahun 2009 tentang Investasi Nasional dan Internasional. Kemudian ditindaklanjuti decretos leis do Governo nomor 2 tahun 2010 tentang prosedur pemberian pekerjaan sipil senilai USA $ 250.000(dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika) dan 500.000(lima ratus ribu dolar Amerika) untuk perusahaan lokal yang berbasis di sub-distrik, selanjutnya decreto Lei nomor 18 tahun 2011 tentang PDD I dan II. Dari aturan-aturan tersebut sebagai dasar untuk mengimplementasi paket proyek dalam desentralisasi pembangunan atau o pacote dos projectos na descentralisação do desemvolvimento PDD diadakan untuk semua Distrito (kabupaten) yang ada di Timor-Leste. Maksud dan tujuan Implementasi paket proyek pembangunan desentralisasi ini adalah: Untuk mempersiapkan kondisi sarana dan prasarana yang sebaik mungkin sebelum mengimplementasikan desentralisasi sepenuhnya kepada pemerintah lokal pada tahun 2014 nanti. Untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat yang ada di Distrito dan pedesaan dimana tingkat pengangguran bertambah setiap tahun. Mencegah jangan sampai terjadinya urbanisasi dari desa ke kota secara besar-besaran. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di kabupaten (Distrito) dan desa (suco) untuk membangun wilayahnya sendiri Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan paket proyek dalam desentralisasi pembangunan dan hasil implementasi kebijakan paket proyek serta mendeskripsikan berbagai penyimpangan yang terjadi dalam implementasi kebijakan paket proyek dalam desentralisasi pembangunan di Distrito Liquiçá. Manfaat penelitian adalah dari sudut pandang keilmuan atau kemanfaatan akademis, diharapkan bermanfaat sebagai sarana penerapan dan pengembangan teori kebijakan publik serta dapat memperluas wawasan, pemahaman dalam hubungannya dengan kajian implementasi kebijakan publik, secara praktis, sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada Kementerian Administrasi Negara dan penataan Wilayah RDTL dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan kebijakan pemerintah di masa-masa yang akan datang. Teori-teori yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah: teori implementasi kebijakan, teori proyek, teori desentralisasi, dan teori pembangunan serta teori-teori yang anggap relevan dengan penelitian ini. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskritif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, Peneliti juga menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dianggap relevan sebagai berikut: teknik observasi, wawancara, dan telaah dokumen kemudian melakukan triangulasi data penelitian, proses analisis data dengan menggunakan proses pengelolahan data dapat dideskripsikan sebagai berikut: pengumpulan data mentah, transkrip data, pembuatan koding, kategorisasi data, triangulasi, dan penyimpulan akhir Hasil penelitian akan menggambarkan lokus penelitian secara umum antara lain: Lokus penelitian yakni: keadaan geografi kabupaten (distrito) Liquiçá, visi, misi, keadaan struktur pemerintahan dan keadaan demografi Distrito (Kabupaten) Liquiçá. Sejarah singkat PDD adalah: awal dibentuknya PDD dan tujuan PDD. Menggambar fokus penelitian antara lain: peranan kerja Agensi institusi Negara, peranan Kementerian yang terpusat dengan Kementerian yang terkait, pembentukan komisi pembangunan kabupaten EKD/KDD, prosedur implementasi PDD I dan II. Dan aspek-aspek yang akan diteliti antara lain adalah: aspek kejelasan, tujuan dan sasaran PDD, aspek sumber daya, aspek komunikasi, aspek karakteristik organisasi pelaksana PDD dan aspek hasil yang diharapkan dari PDD. Kesimpulan merupakan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti terhadap aspek aspek yang diteliti. Maka dengan demikian ada 5(lima) aspek yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Dari kelima aspek tersebut, yang menjadi masalah utama dalam implementasi kebijakan paket proyek dalam descentralisasi pembangunan di Distrito (Kabupaten) Liquiçá adalah “aspek sumber daya yang terdiri dari tiga sub aspek yakni: anggaran, teknik sipil dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas baik itu tim EKD/KDD maupun perusahaan” dari ketiga sub aspek inilah yang mempengaruhi kualitas dari pada proyek yang menjadi harapan masyarakat Liquiçá. Dari semua temuan yang penulis temukan dalam penelitian ini penulis mengambil suatu kesimpulan yang menyeluruh dari penelitian ini adalah: “sikap, mental dan semangat nasionalime sangat dibutuhkan dalam rangka mengimplementaskan kebijakan paket proyek dalam desentralisasi pembangunan di Distrito Liquiçá untuk meningkatkan kualitas proyeknya. Dengan adanya penemuan di dalam penelitian ini, maka disarankan kepada pemerintah Timor-Leste(MAEOT, ADN Kementerian-kementerian terkait, pemerintah administrasi Liquiçá EKD/KDD), sebelum mengimplementasi kebijakan paket proyek dalam desentralisasi pembangunan PDD di masa yang akan datang hendaknya perlu memberikan pelatihan manejemen bisnis kepada para pengusaha agar memahami pentingnya fungsi-fungsi manejemen di dalam mengelolah usahanya agar para pengusaha lebih memperhatikan tiga masalah utama antara lain: anggaran, kemampuan teknik sipil, fasilitas pendukung pelaksanaan tugasnya dan memberikan pelatihan-pelatihan teknik engeneering kepada anggota tim teknik EDK/KDD serta teknik-teknik para pengusaha agar meningkatkan kemampuannya.
Tidak tersedia versi lain