Tesis
Evaluasi Implementasi Kebijakan Public Service Obligation (PSO) Pada PT. Pos Indonesia
Fungsi dari PSO yang dikemukakan di atas tentunya baru akan dapat diwujudkan apabila lembaga pelaksananya atau operatornya berada dalam keadaan sehat dan going concern. Untuk memelihara keseimbangan kedua kepentingan ini, yaitu tercapainya sasaran PSO di satu pihak dan kesinambungan usaha BUMN di lain pihak, Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN telah menegaskan bahwa “pemerintah dapat memberi penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsí kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN”. Pengelolaan PSO dan subsidi terkait dengan berbagai sektor dan instansi. Untuk itu maka pembahasannya tentu akan melibatkan para stakeholder yaitu : PT. Pos Indonesia, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan DPR RI. Sebelum PSO diimplementasikan, tentunya harus mendapat kesepakatan dari komisi-komisi yang terkait di DPR RI. Inilah kekhususan dari pelaksanaan PSO dan penyaluran subsidi oleh BUMN. Oleh karenanya agar penugasan berjalan lancar, diperlukan kebijakan pemerintah yang uptodate. Sebagai BUMN yang berorientasi profit , akhir-akhir ini PT. Pos giat melakukan reformasi di segala bidang dengan pergantian manajemen yang baru (restrukturisasi), melakukan transformasi dan revitalisasi bisnis yang mampu mendongkrak laba perusahaan dan tentu saja berkeinginan memberikan pelayanan yang makin baik, dan tidak makin membebani keuangan Negara. Hal ini terbukti terjadinya kenaikan laba perusahaan beberapa tahun terakhir. Akan tetapi dengan perubahan teknologi informasi dan persaingan bisnis yang semakin kompetitif, kewajiban melaksanakan PSO ini dirasakan menjadi beban bagi perusahaan. Sulit rasanya bisa bersaing dengan swasta dan melakukan akselerasi meningkatkan kinerja keuangan apabila tidak didukung dengan kebijakan yang akseptabel. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh persepsi yang sama terhadap pengertian, formulasi dan prosedur pelaksanaan PSO, dan diharapkan pula pada gilirannya mampu menyamakan pesepsi mengenai arah kebijakan atau grand design dari PSO.
Tidak tersedia versi lain