Tesis
Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Di Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading
Berangkat dari kebijakan otonomi yang memberikan keleluasaan daerah untuk melaksanakan program pembangunannya, Pemerintah Daerah DKI Jakarta melakukan upaya-upaya terobosan guna memberdayakan masyarakat dengan mendorong tingkat partisiasi yang lebih tinggi dimasyarakat. Melalui kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) ini memanfaatkan institusi kemasyarakatan di kelurahan yang berbasis masyarakat dengan tiga pendekatan (tri bina), yaitu bina Ekonomi, bina Fisik Lingkungan, dan bina Sosial. Namun dalam pengelolaan dana PPMK harus diakui masih ditemui beberapa kendala, seperti penyelewengan dana, kegiatan sosial dan fisik yang fiktif, pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan daftar usulan sampai dengan tidak bisa dikembalikannya pinjaman dana bergulir. Penelitian ini bersifat deskriftif dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana imlementasi PPMK di Kelurahan Kelapa Gading Barat. Hasil penelitian memperlihatkan pelaksanaan kebijakan PPMK dengan melibatkan elemen-elemen yang ada di kelurahan telah berjalan dengan baik, yang dilihat dari organisasi pelaksana, tahapan program mulai dari sosialisasi dan proses pelaksanaan sampai pertanggungjawaban, serta dari aspek pemanfaat itu sendiri. Kendala yang di hadapi berupa masih adanya tunggakan dari masyarakat yang memanfaatkan pinjaman bergulir bina Ekonomi. Berdasarkan penelitian penulis mengajukan saran yaitu : mekanisme untuk menunjuk orang-orang yang menjadi pelaksana kegiatan, sera mekanisme tahapan waktunya. Yang terakhir adalah pemberian sanksi yang jelas apabila terjadi penyimpangan yang terjadi. Hal ini untuk menunjang pelaksanaan pemberdayaan yang bertanggungjawab.
Tidak tersedia versi lain