Tesis

Implementasi Kebijakan Pelayanan Pendidikan Menengah Pada Daerah Otonomi Khusus (Studi Kasus Di Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)

---

Implementasi kebijakan pelayanan pendidikan menengah merupakan salah satu proses pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pemberian kemampuan kepada setiap individu selaku warga negara untuk dapat memberi makna terhadap kemampuan pengetahuan dan keterampilan terhadap dirinya dan lingkungan. Pelayanan pendidikan menengah bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada siswa untuk berkembang dilandasi nilai-nilai bernuansa Islami, Penelitian ini dengan tujuan guna mengetahui implementasi kebijakan pelayanan pendidikan menengah di daerah otonomi khusus (Studi di Dinas Pendidikan Provinsi. Nanggroe Aceh Darussalam), dilihat dari aspek infrastruktur pendidikan, aksebilitas penedidikan, sumber daya pendidik, dan anggaran pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan pendidikan menengah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum dilaksanakan dengan baik, dari aspek penyediaan infrastruktur pendidikan, aksebilitas pendidikan, sumber daya pendidik, dan anggaran pendidikan. Ditinjau dari Aspek penyediaan Infrastruktur pendidikan belum dilakukan dengan baik. Berbagai kendala yang dihadapi dalam penyelenggraan pelayanan pendidikan menengah yaitu ketersediaan bangunan sekolah tersebut tidak didukung oleh infrastruktur pendukung lainnya seperti ruang guru yang representatif, ruangan laboratorium dan ruangan perpustakaan. belum adanya visi yang jelas dari dinas pendidikan, sehingga menyebabkan aparatur di lingkungan dinas pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terjebak dalam rutinitas tanpa makna bagi penyelenggaraan pendidikan menengah. Ditinjau dari Aspek aksesbilitas pendidikan bagi masyarakat, belum diakses dengan baik. Hal itu disebabkan karena kondisi wilayah Provinsi yang belum kondusif terutama masalah keamanan, dan masih rendahnya tingkat perekonomian masyarakat, aksebilitas pendidikan keterisolasian masyarakat dari dunia pendidikan menyebabkan masyarakat pendidikan (orang tua) menganggap pendidikan bukan menjadi hal penting dalam menunjang kehidupan mereka di kemudian hari. Ditinjau dari Aspek sumber daya pendidik, belum dilaksanakan dengan baik. Rendahnya kualitas pendidikan menengah bukan disebabkan karena tidak tersedianya sumber daya pendidik yang memadai, tetapi disebabkan oleh tidak meratanya penempatan para guru tersebut pada sekolah-sekolah yang membutuhkan. Ditinjau dari Aspek anggaran pendidikan, juga belum diselenggarakan dengan baik. Hal itu disebabkan karena walaupun anggaran yang diperuntukkan untuk pendidikan demikian besar yang memberi peluang untuk pengembangan dan peningkatan serta perbaikan pelayanan pendidikan menengah baik kualitas maupun kuantitas, namun alokasi anggaran pendidikan tersebut belum dikelola dengan baik. Implementasi kebijakan pelayanan pendidikan menengah tingkat keunggulannya selain berhubungan dengan aspek-aspek infrastruktur pendidikan, aksesbilitas pendidikan, sumber daya pendidik dan anggaran pendidikan, perlu juga didukung dengan pemahaman budaya masyarakat setempat sehingga kebijakan pelayanan pendidikan yang diselenggarakan tidak saja menjadi tanggungjawab Pemerintah melainkan juga mendapat dukungan partisipasi masyarakat. Ketidak pedulian pemerintah dalam memahami budaya masyarakat dapat berimplikasi pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan menengah. Agar hal tersebut dapat terlaksana semakin berkualitas atau unggul dapat dilakukan melalui penyediaan infrastruktur pendidikan berupa jumlah bangunan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan, terdapatnya ruang guru dan ruangan laboratorium serta ruang perpustakaan. Peningkatan akuntabilitas, responsivitas, dan transparansi melalui memberian kemudahan masyarakat terhadap aksesbilitas pendidikan, dapat meliputi pembangunan gedung sekolah yang semakin dekat dengan hunian penduduk. Peningkatan sikap dan perilaku masyarakat untuk memahami dapat dilakukan melalui penyediaan tenaga pendidik yang memadai dan penyebarannya secara merata sehingga tidak terdapat sekolah yang mengalami kekurangan atau kelebihan tenaga pendidik. Dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaran pelayanan pendidikan menengah yang semakin unggul perlu didukung oleh kebijakan dalam pengelolaan anggaran pendidikan yang memadai dan proporsional.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

085 TMPD 2011

Penerbit

Jakarta : STIA LAN Jakarta., 2011

Deskripsi Fisik

168 hlm. : 28 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

09.D.004

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Tesis 2011

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Abas Supriyadi

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar