Tesis
Analisis Pengelolaan Konflik Pada Direktorat Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pemberitahuan Umum Kementerian Dalam Negeri
Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang pengelolaan barang rampasan negara hasil tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan penelitian melalui metode kualitatif dengan studi deskriptif, dikumpulkan data sekunder serta dilakukan wawancara mendalam, untuk selanjutnya dianalisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa perencanaan dalam pengelolaan barang rampasan negara hasil tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Republik Indonesia sudah berjalan dengan baik dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, namun masih ada hambatan dalam perencanaan yaitu lokasi barang yang diluar wilayah satuan kerja dan biaya yang belum memadai untuk pelaksanaan lelang dan pemusnahan. Pengorganisasian dalam pengelolaan barang rampasan negara hasil tindak pidana korupsi mengalami perubahan yang lebih baik dengan adanya aplikasi sistem informasi manajemen kekayaan negara lain-lain. Pelaksanaan penjualan lelang, penggunaan untuk kepentingan negara, hibah dan pemusnahan dalam pengelolaan barang rampasan negara hasil tindak pidana korupsi sudah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Dan untuk pengendalian dalam pengelolaan barang rampasan negara hasil tindak pidana korupsi, pada tingkat pusat (Kejaksaan Agung) melakukan monitoring terhadap satuan kerja untuk memantau dan memastikan bahwa pelaksanaan sudah sesuai dengan rencana. Terhadap barang rampasan negara hasil tindak pidana korupsi yang lama belum terselesaikan, Kejaksaan Agung melakukan koordinasi dan bimbingan teknis dengan satuan kerja guna penyelesainnya.
Tidak tersedia versi lain