Tesis
Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Provinsi DKI Jakarta
Sejak Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) secara on-line. Sesuai dengan siklus pengembangan Sis tem Informasi, maka perlu penerapan Sistem Informasi, untuk melihat apakah sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik, memberikan manfaat bagi penggunanya, serta dapat diketahui kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala penggunaannya, diperlukan suatu evaluasi penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan key informant, telaah dokumen/studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa ternyata kegiatan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah di Provinsi DKI Jakarta, ditinjau dari aspek Sistem Informasi Penganggaran, Sistem Informasi Pertanggungjawaban dan Sistem Informasi Pelaporan sudah memenuhi persyaratan yang dianjurkan, walaupun di SKPD/UKPD masih ada kendala dan permasalahan. Sub aspek Perangkat Keras dan perangkat penunjang lainnya sudah sesuai dengan yang diharuskan untuk system tersebut. Prosedur Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi DKI Jakarta memiliki banyak modul yang digunakan berdasarkan SOP( Standar Operasional Prosedur), dan masih ada sebagian SKPD/UKPD atau belum semuanya mampu menguasai tatacara pengoperasian system keuangan dan ditambah kebijakan yang selalu berubah dari tahun ke tahun. Kemampuan Sumber Daya Manusia secara kualitas dan kuantitas yang berada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta, sudah cukup memadai walupun masih ada kendala atau terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia di SKPD/UKPD. Dalam Penelitian ini disarankan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Keras dan penunjang lainnya yang ada pada Dinas Komifomas Provinsi DKI Jakarta, maka perlu adanya penambahan kapasitas sejalan dengan perkembangan teknologi dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Dan Kominfomas Provinsi DKI Jakarta juga merupakan pusat bank data yang melayani perangkat daerah secara terintegrasi dengan sistem informasi manajemen daerah lainnya. Perlunya penyempurnaan Perangkat Lunak yang disesuaikan dengan kondisi yang ada serta pertimbangan untuk pengembangan dimasa datang. Perlunya menyederhanakan buku petunjuk operasional yang lebih singkat dan sederhana agar lebih praktis dan mudah dimengerti dalam menerapkan prosedur sistem keuangan. Perlunya diadakannya pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis secara priodik bagi SDM yang terlibat langsung terutama yang ada di SKPD/UKPD seperti pengetahuan akuntansi, hardware dan software secara khusus, agar masalah-masalah yang terjadi dapat teratasi dengan mudah dan cepat.
Tidak tersedia versi lain