Skripsi
Manajemen E-Procurement Dalam Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Unit Layanan Pengadaan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui untuk mengetahui manajemen eprocurement dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa pada unit layanan pengadaan (ULP) Badan Pertanahan Nasional RI. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan wawancara. Aspek yang diteliti adalah aspek perencanaan (planning), aspek pelaksanaan (actuating) dan aspek pengawasan/pengendalian (controlling). 1. Hasil penelitian ditinjau dari aspek perencanaan dengan menggunakan sistem eprocurement, Rencana Umum Pengadaan (RUP) jadi lebih terbuka karena diumumkan melalui situs LPSE BPN RI sehingga masyarakat luas mengetahui lelang yang akan dilaksanakan dan dapat ikut serta dengan mengisi format RUP yang dapat diupload melalui unvw.inaproc.lkpp.go.id vii 2. Kemudian hasil penelitian jika ditinjau dari aspek pelaksanaan dengan menggunakan sistem e-procurement, terjadi persaingan yang sehat, lebih memudahkan bagi penyedia barang/jasa cukup berkomunikasi dengan ULP secara online dengan media internet melalui http://lpse.bpn.go.id dan hasilnya lebih efisien baik dari segi waktu maupun anggaran karena dilakukan secara terbuka untuk umum dan bisa diikuti oleh seluruh pengusaha di Indonesia. 3. Dasil penelitian dari aspek pengawasan dengan menggunakan sistem eProcurement, proses pengadaan barang/jasa menjadi lebih transparan, terbuka, dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan masyarakat luas juga dapat ikut serta dalam dalam mengawasai pengadaan yang dilakukan secara elektronik (e-procurement). Untuk itu berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyarankan sebagai berikut: 1. Dalam aspek perencanaan Rencana Umum Pengadaan (RUP) akan mudah untuk dikendalikan dengan implementasi e-procurement dengan lebih meningkatkan sosialisasi kepada user id atau satuan kerja dalam menyusun RUP 2. Dalam aspek pelaksanaan dapat ditingkatkan dengan menyusun pentunjuk teknis dan pelaksanaan e-procurement dan meningkatkan pemahaman dalam penggunaan sistem tersebut melalui pelatihan khususnya kepada para pihak pelaksana. 3. Dalam aspek pengawasan/pengendalian proses implementasi e-procurement dapat berpengaruh secara nyata dan baik jika didukung dengan sosialisasi viii mengenai e-procurement kepada masyarakat, pejabat pelaksana,dan para penyedia sehingga efisien, efektif, transparan, terbuka, akuntabel dan jauh dari KKN
Tidak tersedia versi lain