Skripsi
Analisis Tugas Bidang Kehutanan Dinas Kelautan, Pertanian, Dan Ketahanan Pangan Provinsi Dki Jakarta (Studi Kasus Pelaksanaan Pelestarian Hutan Mangrove Angke Kapuk)
Permasalahan lingkungan di Jakarta seperti berkurangnya RTH, polusi, suhu udara semakin panas, dan sering terjadinya banjir, memerlukan upaya pelestarian yang dilakukan oleh DKPKP Provinsi DKI Jakarta khususnya Bidang Kehutanan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tugas Bidang Kehutanan Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta (studi kasus pelaksanaan pelestarian Hutan Mangrove Angke Kapuk). Aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah aspek pengelolaan hutan dan penghijauan, aspek pengawasan usaha kehutanan, dan aspek konservasi sumberdaya hutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaahan dokumen, wawancara dengan beberapa key informant, dan observasi. Selanjutnya instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman telaahan dokumen, pedoman wawancara, dan pedoman observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pelestarian Hutan Mangrove Angke Kapuk oleh Bidang Kehutanan DKPKP Provinsi DKI Jakarta secara umum dapat dikatakan cukup baik karena dalam pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan Hutan Mangrove Angke Kapuk berjalan cukup efektif. viii Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelestarian Hutan Mangrove Angke Kapuk oleh Bidang Kehutanan DKPKP Provinsi DKI Jakarta, Penulis menyarankan sebagai berikut: 1. Untuk Pengelolaan Hutan dan Penghijauan: disarankan kepada Seksi Pengelolaan Hutan dan Penghijuan DKPKP Provinsi DKI Jakarta agar melakukan usaha pengelolaan hutan lestari melalui kerjasama dengan seksi-seksi lainnya yang ada di Bidang Kehutanan. Selain itu, peran serta masyarakat dan dunia usaha seperti program CSR dan pemberdayaan masyarakat perlu lebih ditingkatkan untuk pembangunan prasarana dan sarana hutan mangrove dalam rangka melestarikan hutan mangrove. 2. Untuk Pengawasan Usaha Kehutanan: disarankan kepada DKPKP Provinsi DKI Jakarta khususnya Seksi Pengawasan Usaha Kehutanan agar terus memberikan bimbingan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan mangrove. 3. Untuk Konservasi Sumberdaya Hutan: disarankan kepada Seksi Konservasi Semberdaya Hutan DKPKP Provinsi DKI Jakarta agar menambah dan melengkapi data-data kehutanan yang diperlukan untuk kegiatan konservasi sumberdaya hutan sehingga pelestarian hutan mangrove bisa terus dilakukan. Dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu ditingkatkan untuk pelaksanaan konservasi sumberdaya yang dibuktikan dengan perencanaan yang berkelanjutan dan penganggaran yang cukup. Disamping itu, perlu penambahan petugas keamanan dan kebersihan supaya kondisi di sekitar hutan menjadi lebih aman dan nyaman.
Tidak tersedia versi lain