Tesis

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Indonesia (DKI) Jakarta

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi DKIJakarta, menganalisis sumber permasalahan melalui sumber daya manusia, struktur birokrasi, disposisi kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara, Serta komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana lapangan. Fokus permasalahan yang diteliti adalah Bagaimana kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi DKIJakarta di implementasikan dengan baik dan efektif. 1. Metode yang diterapkan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan 4 aspek yang diteliti. Sebagai alat bantu dalam pengumpulan data adalah wawancara. Hasil penelitian: 1). Sumber daya dalam implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta cukup dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, sesuai dengan kebijakan pemerintah. 2). Struktur Birokrasi dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan Barang MIlik Negara/Daerah dari sisi pengorganisasian, pembagian wewenang serta tugas, hubungan kerja maupun pendelegasian wewenang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundan-undangan dalam realisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan oleh unit kerja dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 3). Komunikasi dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan Barang MIlik Negara/Daerah antara pembuat kebijakan dengan pelaksana lapangan sudah berjalan dengan baik sehingga rencana-rencana yang dibuat sudah sesuai dan mampu terealisasi dengan maksimal. 4). Disposisi/sikap para pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sudah sesuai dengan dasar pola pikir yang positif serta sikap yang dilakukan oleh pimpinan maupun pelaksana dilapangan. Saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 1). Bahwa yang bertugas mengelola Barang Milik Negara di Dinas Perhubungan adalah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi DKI Jakarta perlu penambahan dan perlu peningkatan x kuantitas dan kualitas guna mendukung akuntabilitas dan transparansinya Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. 2). Dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan Barang MIlik Negara/Daerah di Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dari sisi pengorganisasian, pembagian wewenang serta tugas, hubungan kerja maupun pendelegasian wewenang sudah berjalan dengan baik. 3). Dalam aspek komunikasi diharapkan adanya koordinasi yang lebih efektif sehingga memudahkan untuk mengelola Barang Milik Negara pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, sehingga proses pengelolaan dari hilir ke hulu dapat berjalan lebih efektif. 4). Aspek Disposisi atau kecenderungan-kecenderungan yang sudah berjalan dengan baik agar ditingkatkan lagi sehingga lebih sungguh-sungguh, peduli, dan menyamakan persepsi serta komitmen terhadap pentingnya Barang Milik Negara/Daerah.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

067 T MPD 2013

Penerbit

Jakarta : STIA LAN Jakarta., 2013

Deskripsi Fisik

138 hlm. : 28 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

10.DY.019

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Tesis 2013

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Masril

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar