Skripsi
Pelaksanaan Standard Operating Procedures (SOP) Di Biro Tata Usaha Dan Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan faktorfaktor yang mendukung pelaksanaan SOP berupa komunikasi para pelaksana, sumber daya pendukung, disposisi/sikap para pelaksana, dan dukungan struktur birokrasi sehingga diketahui permasalahan yang menyebabkan pelaksanaan SOP di Biro Tata Usaha dan Humas Kementerian Sekretariat Negara belum optimal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, telaah dokumen, dan observasi. Data yang dihasilkan dikombinasikan dan dianalisis dengan cara dipisah-pisahkan dan dikategorikan menurut aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan SOP di Biro Tata Usaha dan Humas Kementerian Sekretariat Negara. Kemudian berbagai fenomena, keadaan, dan fakta yang diperoleh dijelaskan secara mendalam dan sistematis sehingga dihasilkan suatu kesimpulan sebagai jawaban mengapa pelaksanaan SOP di Biro Tata Usaha dan Humas belum optimal. Berdasarkan hasil analisis data penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dukungan faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan SOP di Biro Tata Usaha dan Humas pada dasarnya sudah baik dan memadai. Namun demikian, dari hasil analisis tersebut berhasil ditemukan beberapa penyebab mengapa pelaksanaan SOP di Biro Tata Usaha dan Humas belum optimal, yaitu: 1. SOP dalam Permensesneg Nomor 15 Tahun 2012 merupakan gambaran standar kerja 5 tahun yang akan datang sehingga dalam pelaksanaannya saat ini masih membutuhkan banyak penyesuaian; 2. SOP dalam Permensesneg Nomor 15 Tahun 2012 cenderung lebih menekankan pada prinsip kecepatan waktu penyelesaian suatu pekerjaan, sedangkan pada pelaksanannya juga membutuhkan prinsip keamanan, kerahasiaan, kelengkapan, vi dan akuntabilitas. Akibatnya, pekerjaan bisa menjadi lebih lambat dari batas waktu yang ditetapkan dalam SOP; 3. Perbedaan tingkat kemampuan para pelaksana dalam menganalisis permasalahan dalam pelaksanaan SOP di Biro Tata Usaha dan Humas; 4. Perbedaan tingkat kecepatan para pelaksana dalam menguasai dan mengaplikasikan produk teknologi modern penunjang pelaksanaan SOP di Biro Tata Usaha dan Humas. Dengan mengacu pada kesimpulan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut: 1. Biro Tata Usaha dan Humas harus mengakomodir dengan baik berbagai masukan dalam rangka penyesuaian dan penyempurnaan SOP melalui rapat-rapat koordinasi internal yang khusus membahas pelaksanaan SOP; 2. Terkait permasalahan dalam pelaksanaan SOP, penulis menyarankan agar dilakukan penambahan komponen SOP berupa pengawasan internal, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan produk pelayanan, dan evaluasi kinerja pelaksana; 3. Terkait dengan lemahnya kemampuan pelaksana dalam analisis permasalahan dan penggunaan produk teknologi modern, Biro Tata Usaha dan Humas harus memprioritaskan para pegawai berusia tua dan berpendidikan rendah untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara ataupun di tempat-tempat Diklat yang lain baik di dalam maupun di luar negeri.
Tidak tersedia versi lain