Skripsi
Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pbjp) Dengan Metode Pengadaan Langsung (Studi Evaluasi Pengadaan Langsung Pada Satker 450417 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012)
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara efektif, efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel maka dikeluarkan peraturan yang telah beberapa kali dilakukan perubahan. Selain dalam bentuk peraturan, telah dibentuk lembaga yang khusus menangani pengadaan barang/jasa pemerintah. Meskipun demikian, masih terdapat penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan tersebut terjadi pada Instansi/Kementerian/ Lembaga Pemerintah pada umumnya. Lembaga Administrasi Negara Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sarana dan prasarana yang diperoleh melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan metode pengadaan langsung di Satker 450417 LAN Jakarta. vii Variabel yang diteliti adalah evaluasi pengadaan barang/jasa melalui pengadaan langsung. Adapun aspek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aspek input, proses dan output. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun cara pengumpulan data dengan melakukan telaah dokumen dan wawancara terhadap 15 key informant. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan model siklus interaktif. Selanjutnya untuk mendapatkan keabsahan data, dilakukan triangulasi, yaitu dengan me-rechek temuan dengan cara membandingkan hasil perolehan data yaitu membandingkan data hasil telaahan dokumen dengan data hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan metode pengadaan langsung pada Satker 450417 LAN Jakarta menunjukan bahwa sudah ada kesiapan sarana dan prasarana penunjang, namun belum sepenuhnya maksimal. Selanjutnya dari proses pelaksanaannya, secara administrasi sudah dilaksanakan sesuai aturan namun secara teknis belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan aturan. Kemudian barang atau jasa yang dihasilkan, masih terdapat hasil yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak. Untuk itu penulis menyarankan bahwa selain perlunya peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya yang ada terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, juga diperlukan kesesuaian bidang keilmuan yang dimiliki oleh SDM terkait dengan jenis pekerjaan pengadaan. Perlu pembagian wewenang yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam tugas dan fungsinya.
Tidak tersedia versi lain