Tesis
Pengaruh Implementasi Kebijakan Dan Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kinerja Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan implementasi kebijakan dan peran pendamping PKH secara parsial maupun bersama-sama terhadap kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Variabel terdiri dari variabel independen (variabel bebas) yaitu Implementasi Kebijakan dan Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan variabel dependen (variabel terikat) yaitu Kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
Populasi penelitian ini adalah penduduk miskin khususnya kelompok sasaran Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang ada di wilayah Jakarta Utara berjumlah 4643, dan Jakarta Timur berjumlah 5267. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin, dimana diperoleh sampel penelitian sebanyak 100 orang dan sampel ujicoba instrumen sebanyak 30 orang RTSM. Teknik pengambilan sampel mengunakan teknik sampel random sederhana (simple random sampling).
Data diperoleh dengan menggunakan instrumen penelitian yang disusun ke dalam kuesioner penelitian. Kuesioner disusun dalam bentuk pertanyaan- pertanyaan dari indikator-indikator penelitian dengan format jawaban yang tertutup yaitu dengan menggunakan Skala Likert dengan lima pilihan jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Tahapan pengolahan data meliputi deskripsi objek penelitian meliputi karakteristik responden dan deskripsi data, uji persyaratan analisis meliputi uji normalitas, homogenitas dan linieritas, dan pengujian hipotesis meliputi uji korelasi dan regresi sederhana maupun berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa :
1. Terdapat pengaruh yang signifikan implementasi kebijakan terhadap kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang ditunjukkan dengan nilai thitung (7,844) lebih besar dari ttabel (1,984). Selain itu terdapat hubungan positif dan kuat antara kedua variabel dengan koefisien korelasi sebesar 0,621 dan koefisien determinasi sebesar 0,386 yang berarti implementasi kebijakan mempunyai pengaruh sebesar 38,6% terhadap kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Serta hubungan kedua variabel ditunjukkan dengan persamaan regresi sederhana Ŷ = 37,508 + 0,630X1.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan peran pendamping terhadap kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang ditunjukkan dengan nilai thitung (7,478) lebih besar dari ttabel (1,984). Selain itu terdapat hubungan positif dan kuat antara kedua variabel dengan koefisien korelasi sebesar 0,603 dan koefisien determinasi sebesar 0,363 yang berarti peran pendamping PKH mempunyai pengaruh sebesar 36,3% terhadap kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Serta hubungan kedua variabel ditunjukkan dengan persamaan regresi sederhana Ŷ = 1,376 + 0,545X2.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara implementasi kebijakan dan peran pendamping PKH dengan kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang ditunjukkan dengan nilai Fhitung (56,165) lebih besar dari Ftabel (3,090). Selain itu terdapat hubungan positif dan kuat antara ketiga variabel dengan koefisien korelasi ganda sebesar 0,733 dan koefisien determinasi sebesar 0,537 yang berarti implementasi kebijakan dan peran pendamping PKH secara bersama- sama mempunyai pengaruh sebesar 53,7% terhadap kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Serta hubungan ketiga variabel ditunjukkan dengan persamaan regresi ganda Ŷ= -16,228+0,460X1+ 0,382X2.
Dengan demikian disarankan agar kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta ditingkatkan terutama berkaitan dengan akses informasi, cakupan layanan, ketepatan layanan, akuntabilitas layanan, dan kesesuaian program PKH dengan kebutuhan, sedangkan mengenai bias atau penyimpangan dalam program PKH hendaknya dikurangi/diminimalkan melalui pengawasan atau monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala dan berjenjang. Selain itu implementasi kebijakan juga perlu ditingkatkan terutama menyangkut komunikasi dengan calon penerima bantuan, sumber-sumber yang tersedia, disposisi dan struktur birokrasi yang terukur. Peran pendamping PKH juga perlu ditingkatkan terutama mengenai peran fasilitatif, edukasional, perwakilan, dan teknis guna mencapai tujuan program seperti yang diharapkan.
Tidak tersedia versi lain