Tesis

Evaluasi Program Reformasi Birokrasi Aspek Layanan Publik Pada Pemerintah Kota Tangerang

---

Kota Tangerang merupakan salah satu Kota Metropolitan yang berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hal ini secara langsung mempengaruhi tingkat kebutuhan akan layanan publik baik kualitas maupun kuantitasnya. Guna memenuhi kebutuhan layanan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya yang pada akhirnya mendapat apresasi yang baik dari masyarakat serta Pemerintah Pusat yang tercermin dengan capaian berbagai penghargaan. Hal tersebut sejalan dengan grand desain program reformasi birokrasi yang telah disusun pada tahun 2010 sebagai tonggak awal pelaksanaan program reformasi birokrasi di Kota Tangerang.
Kondisi Pemerintah Kota Tangerang yang relative lebih maju dibanding dengan Pemerintah Daerah lain selayaknya dapat membantu pencapaian target-target reformasi birokrasi. Terlebih lagi dengan serangkaian capaian prestasi yang telah diraih seharusnya semakin mendorong pemerintah untuk terus menerus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Namun, kondisi tersebut juga membuat implementasi birokrasi sangat komplek untuk dilaksanakan.
Setelah hampir empat tahun pelaksanaan, dirasa masih ada beberapa hal yang masih kurang. Salah satu hal tersebut adalah adanya Siaran Pers Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Survei Integritas Sektor Public 2013 yang menyatakan bahwa indeks persepsi korupsi layanan public di bidang Pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Tangerang masih berada pada nilai 5,91 dari skala 1 sampai dengan 10. Nilai ini merupakan urutan ke 157 (seratus lima puluh tujuh) dari 180 (seratus delapan puluh) unit layanan non PBJ yang disurvei. Sedangkan layanan Surat Izin Usaha Perdagangan terdapat pada urutan 128 (seratus dua puluh delapan) dengan nilai 6,61 dari skala 1 sampai dengan 10 dan layanan Pusat kesehatan Masyarakat terdapat pada urutan 51 (lima puluh satu) dengan nilai 7,14 dari skala 1 sampai dengan 10. Adapun khusus untuk layamam Pengadaan Barang dan Jasa, Pemerintah Kota Tangerang berada pada posisi 43 (empat puluh tiga) dari 60 Pemerintah Kota yang menjadi objek pengukuran survei terserbut dengan perolehan nilai5,95 dari skala 1 sampai dengan 10.
Secara umum, nilai survei integritas Pemerintah Kota Tangerang berada pada posisi ke 40 (empat puluh) dari 60 (enam puluh) pemerintah Kota yang menjadi objek pengukuran survei tersebut dengan nilai 6,60 dari skala 1 sampai dengan 10. Angka tersebut masih berada dibawah angka rata-rata yang mencapai angka 6,82 dari skala 1 sampai dengan 10 dimana hal ini dapat diartikan sebagai salah satu tolak ukur ketidak berhasilan program reformasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang sehingga penulis mengambil judul penelitian “Analisis Program Reformasi Birokrasi Dalam Aspek Layanan Publik pada Pemerintah Kota Tangerang”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui secara detail pelaksanaan program reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam aspek layanan publik berdasarkan pada kriteria evaluasi kebijakan publik yang meliputi efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan para key informant yang mengetahui tentang pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Aspek Layanan Publik di Kota Tangerang, studi kepustakaan/telaah dokumen dan observasi.
Hasil penelitian terhadap Program Reformasi Birokrasi Aspek Layanan Publik di Kota Tangerang adalah sebagai berikut :
1. Program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam konteks Reformasi Birokrasi aspek Layanan Publik belum Efektif karena terdapat penurunan kualitas layanan public dan penurunan kepuasan masyarakat dari tahun 2012, 2013 sampai dengan 2014;
2. Program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam konteks Reformasi Birokrasi aspek Layanan Publik belum efisien karena berbagai upaya yang telah dilakukan belum dapat meningkatkan Kualitas Layanan Publik dan kepuasan Masyarakat;
3. Program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam konteks Reformasi Birokrasi aspek Layanan Publik belum cukup untuk meningkatkan Kualitas layanan Kualitas Layanan Publik dan kepuasan Masyarakat;
4. Program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam konteks Reformasi Birokrasi aspek Layanan Publik belum merata yang tergambar pada belum merata nya Kualitas Layanan Publik dan kepuasan Masyarakat;
5. Program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam konteks Reformasi Birokrasi aspek Layanan Publik mendapatkan respon respon positif maupun negatif. Respon positif lebih cenderung berasal dari pihak eksternal yang menuntut adanya perbaikan serta memberikan apresiasi terhadap aya yang sudah Pemerintah Kota Tangerang laksanakan. Adapun respon negatif justru berasal dari dalam organisasi sendiri dimana proses perbaikan tersebut kemungkonan ersar akan mengganggu pola dan kebiasaan yang sudah ada;
6. Program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam konteks Reformasi Birokrasi aspek Layanan Publik masih kurang tepat sararan karena ciri peningkatan kualitas terlihat nyata hanya dari aspek tampilan luar dan terdapat beberapa hal yang belum mendapatkan perhatian lebih mendalam seperti aspek penyebaran informasi bagi masyarakat akan hak dan kewajibannya yang belum optimal serta pemberdayaan Teknologi Informasi (e-government).

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

131 TMPD 2014

Penerbit

Jakarta : STIA LAN Jakarta., 2014

Deskripsi Fisik

135 hlm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

13.TD.023

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Tesis 2014

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Mohamad Muflih Sutisna

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar