Tesis
Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, menganalisis sumber permasalahan melalui Pengelolaan Barang Milik Negara, Serta komunikasi antara pengelola dan pelaksana di lapangan. Fokus permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pengelolaan Barang Milik Negara pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat di implementasikan dengan baik dan efektif.
Metode yang diterapkan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan 3 (tiga) aspek yang diteliti. Sebagai alat bantu dalam pengumpulan data adalah wawancara. Hasil penelitian: 1). Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran bahwa Perencanaan kebutuhan dan penganggaran dalam merumuskan rincian kebutuhan barang milik negara untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan saat ini sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang serta mengalokasikan anggarannya kurang berjalan dengan baik, karena sumber daya mnusia yang ada masih terbatas kompetensinya. 2) Penatausahaan dalam rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian untuk Penata Usahaan Barang Milik Negara/Aset telah dilaksanakan dengan baik dalam upaya penyusunan neraca satuan kerja Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat. 3). Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian barang Milik Negara/Aset sudah sesuai dengan perundang-undangan. Dengan demikian untuk penghapusan Barang Milik Negara/Aset telah dilaksanakan dengan baik dalam upaya penyusunan Neraca Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.
Saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 1). Perlunya sumberdaya yang kompeten, seperti yang kita ketahui bahwa kondisi pengelolaan Barang Milik Negara masih sangat perlu diberikan perhatian khusus guna mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. 2). Tentunya bukan hanya pihak pemerintah yang bergerak, namun peran serta masyarakat pun sangat penting untuk menjaga dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara khususnya dalam hal penggunaan. 3). Diperlukan adanya penataan kembali mengenai Barang Milik Negara untuk mencapai kondisi pengelolaan Barang Milik Negara yang ideal, serta kelengkapan peraturan yang mengatur secara jelas mengenai pengelolaan Barang Milik Negara.
Tidak tersedia versi lain