Tesis
Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Provinsi Jawa Barat
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Provinsi Jawa Barat. Penelitian dilakukan melalui metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, metode pungumpulan data yang dilakukan berupa wawancara dan telaah dokumen. Faktor-faktor yang diteliti yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Hirarki struktur birokrasi yang panjang menyebabkan kejelasan informasi kebijakan pengadaan tanah mengalami deviasi, serta beberapa substansi kebijakan pengadaan tanah tidak jelas dan tidak konsisten sehingga menimbulkan multi tafsir dan sulit diimplementasikan dilapangan.
Masalah sumber daya seperti keterbatasan anggaran instansi pengusul, serta keterbatasan jumlah dan kompetensi staf pada Subbag Administrasi pertanahan menyebabkan kegiatan pengadaan tanah kurang optimal.
Berlarut-larutnya kegiatan pengadaan tanah diantaranya diakibatkan oleh kurangnya kecepatan instansi pemohon dalam melengkapi proposal perencanaan pengadaan tanah serta respon pelaksana terhadap masalah pengadaan tanah, kemudian lamanya waktu yang diperlukan untuk mendapatkan izin prinsip dari menteri apabila pengadaan tanah melintasi tanah pemerintah atau BUMN.
Kurangnya informasi waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tahapan pengadaan tanah dalam Standard Operating Procedure (SOP) serta kurangnya koordinasi terkait SOP perkiraan waktu pekerjaan menyebabkan implementasi pengadaan tanah menjadi lama.
Tidak tersedia versi lain