Tesis
Evaluasi Manejemen Pembangunan Desa, Di Desa Mascarenhas, Kecamatan Vera-Cruz, Kabupaten Dili, República Democrática De Timor-Leste
Desa merupakan struktur terendah dalam tatanan kepemerintahan República Democrática de Timor-Leste, maka penyelenggaraan pelayanan publik yang berlandaskan pada peran serta masyarakat menjadi program Pemerintah Desa telah menjadi perhatian bagi semua kalangan masyarakat, hal ini sangat berkaitan denganManejemen pembangunan Desa, karena manejemen pembangunan desa merupakan bagian yang sangat penting dalam implementasi program-program pembangunan di tingkat desa yang menjadi kebutuhan dasar bagi masayarakat desa itu sendiri. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tentang bagaimana Evaluasi Manejemen Pembangunan Desa, di Desa Mascarenhas, kecamatan Vera-Cruz, Kabupaten Dili, Repúblic Democratic de Timor-Leste.
Penelitianinimerupakanpenelitiankualitatif yang menggambarkanketerkaitanbeberapavariabelpenelitian yang adasehinggamampumenguraikanfenomena yang terjadidilapangankhususnyadalammanejemenpembangunanDesa, di DesaMascarenhas, Timor-Leste, menurutSugiyono, 2014.
Permasalahan yang muncul sehubungan dengan manejemen pembangunan Desa adalah mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan tidak berjalan sesuai dengan.
fungsi dan kewenangan desa maupun tidak memenuhi harapkan masyarakat Desa.
Dari permasalahan tersebut, penulis menemukan perencanaan dan evaluasi program kerja tidak dilaksanakan, sementara pengorganisasian dan pelaksanaan program kerja ada tetapi program- program yang diorganisir dan dilaksanakan merupakan program dari instansi pemerintah pusat yang dilaksanakan di Desa.
Dengan demikian penyusun menyimpulkan bahwa manejemen pembangunan desa, di Desa Mascarenhas tidak diterapkan sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan anggaran dan kejelasan pendelegasian kewenangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.5/2004, maka penulis merekomendasikan adanya pemberian kewenangan yang jelas sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, agar Desa dapat berfungsi sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan mampu menjawab tuntutan masyarakat sesuai dengan kebutuhan Desa
Tidak tersedia versi lain