Tesis
Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Direktorat Nasional Manajemen Aset Kementerian Keuangan Republik Demokratik Timor Leste
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara di Direktorat Nasional Manajemen Aset Kementerian Keuangan Republik Demokratik Timor Leste?, dan menganalisis sumber permasalahan melalui aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian. Fokus permasalahan yang diteliti adalah: bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara pada Direktorat Nasional Manajemen Aset Kementerian Keuangan Republik Demokratik Timor Leste diwujudkan?.
Metode yang diterapkan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan 3 aspek yang diteliti. Sebagai alat bantu dalam pengumpulan data adalah wawancara. Hasil penelitian: 1) Aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, merumuskan rincian kebutuhan dan penganggaran barang milik Negara masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan pengadaan barang keadaan saat ini; 2) Aspek penatausahaan, pelaksanaan prosedur penatausahaan aset/barang milik Negara sering menyebabkan pemerintah kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai/dikelolanya. 3) Aspek Pengawasan dan Pengendalian, kebijakan pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara masih kurang baik, kurangnya koordinasi sehingga akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Negara mempersulit pencapaian tujuan
Melihat dari kesimpulan di atas maka pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara diwujudkan, maka selanjutnya dikemukan beberapa saran diharapkan sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut : 1) Aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, agar dapat dilakukan dengan baik terkait dapat menyampaikan rencana kegiatan dan program yang akan dilaksanakan harus didasari data kekayaan negara yang akurat guna mengurangi penyimpangan- penyimpangan yang terjadi. 2) Aspek penatausahaan, yang dilakukan secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar dan prosedur-prosedur tertentu sehingga dapat memberikan informasi aktual untuk mencapai kondisi yang lebih optimal; 3) Aspek pengawasan dan pengendalian, meningkatkan transparasi kinerja aparatur agar upaya pengecekan melalui proses inventarisasi atas kepemilikan setiap penanganan terhadap aset Negara, termonitor jelas, siapa yang bertanggungjawab menanganinya. Hal ini akan diharapkan meminimalisir KKN dalam pelaksanaan pengelolaan aset.
Tidak tersedia versi lain