Tesis
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengawasan Pada Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Tahun 2013-2014
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengawasan bangunan pada Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2014. Fokus Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pengawasan Bangunan pada Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yang diteliti ada 7 (tujuh)aspek, yaitu: Ability (kemampuan), Clarity (pemahaman tujuan), Help (Dukungan Organisasi), Incentive (motivasi), Evaluation (Evaluasi Kinerja), Validity (Standar Pengelolaan Kepegawaian), dan Environment (Lingkungan Kerja). Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data mengunakan instrumen wawancara (instrumen utama), observasi, dan telaah dokumen/studi kepustakaan. Pengolahan data menggunakan metode pendekatan analisis triangulasi Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa dari aspek Kemampuan petugas patroli belum dapat meningkatkan kinerja pengawasan bangunan. Meskipun pengetahuan dan ketrampilan sudah cukup baik namun karena jumlah petugas kurang memadai, belum dapat mengatasi tuntutan kinerja pengawasan bangunan. Pengetahuan dan ketrampilan manajerial belum merata akibat dari tidak adanya perencanaan penempatan pegawai yang jelas. Terdapat unsur moralitas atau perilaku yang mempengaruhi kinerja pengawasan. Aspek pemahaman tujuan petugas patroli belum dapat meningkatkan kinerja pengawasan bangunan. Pemahaman terhadap tupoksi dan rincian tugas belum dimiliki oleh petugas patroli secara detail dan rinci. Tingkat pemahaman dan kesadaran (awareness)sangat bergantung pada aspek perilaku petugas, sehingga sulit untuk dilakukan pengukuran bahwa petugas tersebut dianggap telah memahami tujuan yang diharapkan atau tidak. Aspek dukungan organisasi belum dapat meningkatkan kinerja pengawasan bangunan. Penyediaan sarana belum dapat mengatasi beberapa kelemahan dalam melaksanakan pengawasan, karena belum tersedianya sarana teknologi informasi yang dapat mengolah data hasil pengawasan. Pelatihan belum optimal karena belum tersedianya SOP yang dapat dijadikan pedoman. Aspek Motivasi petugas patroli dalam pelaksanaan pengawasan bangunan belum dapat meningkatkan kinerja pengawasan bangunan. Tunjangan kinerja sebagai bentuk insentif belum dapat meningkatkan motivasi karena tidak disertainya monitoring dari atasan langsung. Belum dirasakannya pengakuan dan penghargaan dari pimpinan. Punishment tidak memiliki efek jera karena monitor dari pimpinan hanya mengandalkan pengaduan atau laporan dari masyarakat. Aspek Evaluasi Kinerja dalam pelaksanaan pengawasan bangunan belum dapat meningkatkan kinerja pengawasan bangunan. Belum adanya perencanaan evaluasi kinerja pengawasan bangunan yang jelas. Evaluasi dilakukan dengan mengukur tingkat responsive atas pengaduan atau laporan masyarakat. Aspek Standar Pengelolaan Kepegawaian dalam pelaksanaan pengawasan bangunan belum dapat meningkatkan kinerja pengawasan bangunan. Belum adanya rencana penempatan pegawai yang sesuai dengan tujuan pengawasan bangunan. Dalam penerapan reward dan punishment belum dilengkapi dengan penilaian terhadap kinerja yang jelas, sehingga berpotensi adanya perbedaan penafsiran. Aspek Lingkungan Kerja dalam pelaksanaan tugas pengawasan bangunan, belum dapat meningkatkan kinerja pengawasan bangunan. Faktor lingkungan internal yang berpengaruh adalah pemberian kejelasan terhadap hasil pengawasan serta konsistensi dalam menerapkan kebijakan pengawasan bangunan. Saat ini petugas belum merasakan adanya dukungan tersebut. Faktor lingkungan eksternal yang berpengaruh adalah kesadaran masyarakat dalam memahami rencana tata ruang kota yang ditetapkan. Disarankan perlunya adanya keteladanan dan pendekatan personal dari para pejabat struktural untuk merubah perilaku para petugas patroli. Perlu adanya penyusunan SOP yang jelas dan disampaikan pada setiap pelatihan dan pengarahan agar petugas dapat lebih memahami tujuan pelaksanaan tugas patroli. Perlu adanya sistem patroli yang berbasis sistem online dan perlu dipertimbangkan penggunaan tenaga bantuan dari selain PNS. perlu adanya pengakuan dan penghargaan bagi mereka yang berprestasi dalam bentuk penugasan atau penempatan pada tempat tugas yang lebih baik lagi. Perlu adanya penetapan target dan pengukuran kinerja yang jelas dengan adanya SOP yang distandarkan serta didukung Sistem Aplikasi atau Sistem Informasi. Perlu adanya penetapan klasifikasi jabatan dalam standar pengelolaan kepegawaian, sehingga dalam menerapkan sistem reward and punishment, dapat dilakukan secara transparan dan mengarah. Perlu adanya media komunikasi antara pimpinan dan seluruh jajaran agar terdapat persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, perlu adanya sosialisasi rencana tata ruang kota kepada masyarakat secara komprehensif.
Tidak tersedia versi lain