Tesis
Analisis kelayakan Perencanaan Proyek Pembangunan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan perencanaan proyek pembangunan fisik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat dan menganalisis sumber permasalahan melalui aspek ekonomi, finansial, teknis, manajemen dan organisasi.
Fokus permasalahan yang diteliti adalah bagaimana kelayakan perencanaan proyek pembangunan fisik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat.
Metode yang diterapkan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan 5 aspek yang diteliti. Sebagai alat bantu dalam pengumpulan data adalah wawancara. Hasil penelitian: 1. Kelayakan perencanaan proyek pembangunan fisik dari aspek ekonomi belum sesuai dengan tujuan dari kelayakan perencanaan proyek pembangunan karena belum sepenuhnya proyek pembangunan tersebut memberikan sumbangan dan manfaat yang cukup besar terhadap masyarakat, dan belum sesuai dengan sasaran yang diharapkan oleh pemerintah daerah. 2. Aspek finansial dalam kelayakan perencanaan proyek pembangunan fisik yaitu berdasarkan masa manfaat biaya, dan berdasarkan reaksinya terhadap perubahan tingkat aktivitas, berdasarkan hubungannnya dengan aktivitas, berdasarkan pengaruhnya terhadap pembuatan keputusan, berdasarkan pengaruhnya terhadap pengendalian menajemen, belum dapat
dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah. 3. Aspek teknis yaitu dalam mendukung kelayakan perencanaan proyek pembangunan fisik yaitu, dalam masalah penyediaan sumber-sumber air, tenaga listrik, sarana jalan raya, tenaga kerja, persediaan bahan-bahan mentah dan laian-lainnya belum tersedia secara optimal kerena tidak melakukan analisis kelayakan perencanaan proyek pembangunan yang baik. 4. Aspek manajemen dalam mendukung kelayakan perencanaan proyek pembangunan fisik dapatlah dikatakan masih terdapat kelemahan-kelemahan karena belum sepenuhnya dapat merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan dalam proyek sedemikian rupa sehingga tidak sesuai dengan jadwal, waktu, anggaran yang telah ditetapkan serta tidak mencapai tujuan-tujuan proyek pembangunan.
5. Aspek Organisasi dalam mendukung kelayakan perencanaan proyek pembangunan fisik dapat dikatakan belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan oleh unit kerja, atasan dan bawahan dalam manajemen kelayakan perencanaan proyek pembangunan karena kurangnya koordinasi pada satuan-satuan kerja dan pendelegasian wewenang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Melihat dari kesimpulan diatas kelayakan perencanaan proyek pembangunan fisik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat maka selanjutnya dikemukan beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut : 1. Bappeda sebaiknya dalam membuat kelayakan Perencanaan pembangunan sektor terkait bidang ekonomi, maka harus melakukan studi kelayakan perencanaan proyek pembangunan oleh seorang ekonom yang menguasai aspek manajemen dan teknik melakukan riset pasar secara matang sehingga proyek pembangunan tersebut dapat memberikan sumbangan dan manfaat bagi masyarakat dan juga bagi sektor lainnya. 2. Bappeda sebaiknya memakai seorang analis keuangan
untuk melakukan kelayakan perencanaan proyek pembangunan mengenai aspek finansial dengan memperhitungkan akibat-akaibat timbulnya peristiwa ekonomi/moneter sehingga pada saat proyek sedang dibangun tidak mengalami harga yang melonjak naik tajam, dana yang dianggarkan untuk membangun proyek mencukupi dan sesuai sehingga proyek dapat selesai tepat waktu. 3. Pemerintah perlu membentuk tim teknikus yang menguasai aspek teknis dan teknologi dalam kelayakan perencanaan proyek pembangunan agar dapat melakukan pengkajian yang sangat mendalam dari aspek teknis sebelum pembangunan dimulai, sehingga tidak terjadi masalah-masalah pada waktu yang akan datang seperti masalah hak ulayat, palang memalang teknologi yang digunakan, upah/gaji tenaga kerja, sumber-sumber lainnya serta proyek tidak mengalami hambatan dan tidak mengalami kerusakan dalam jangka waktu yang cukup lama misal 10 atau 20 tahun. 4. Bappeda sebaiknya memperhatiakan kelayakan perencanaan proyek pembangunan dalam aspek manajemen dengan menunjuk secara baik pejabat pelaksana teknis kegiatan atau seorang atau lebih yang menguasai aspek manajemen sehingga proyek dapat dikelola dengan baik melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penyelesaian proyek.
5. Bappeda dalam melaksanakan kelayakan perencanaan proyek pembangunan dari aspek organisasi perlu membentuk tim yang anggotanya memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas tertentu yang fungsinya mengidentifikasi persoalan membuat usulan, penjadwalan, membuat anggaran, pengendalian proyek dan seterusnya supaya tujuan-tujuan dapat dicapai dengan efisien dan efektif, proyek-proyek akan selalu dapat diciptakan demi kemajuan organisasi dan memberikan sumbangan dan manfaat yang cukup besar terhadap masyarakat.
Tidak tersedia versi lain