Tesis
Analisis Kebutuhan Pelatihan Pada Instansi Pemerintah Kasus Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Analisis kebutuhan pelatihan merupakan serangkaian kegiatan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul di suatu tempat kerja, dalam suatu organisasi dan untuk menentukan apakah diperlukan suatu kegiatan diklat untuk mengatasi masalah-masalah organisasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan bagi pegawai Direktorat Analisis Transaksi yang telah dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena dan konteks dalam pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pelatihan dengan fokus penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pelatihan.
Menurut William P. Anthony, Perrewe Pamela., Kacmar, K. Michale, dalam proses pelatihan, kegiatan analisis kebutuhan pelatihan perlu dilakukan secara menyeluruh. Analisis kebutuhan tersebut dilakukan terhadap level organisasional, level pekerjaan, dan level pegawai.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Biro SDM, Organisasi dan Tatalaksana di PPATK belum melakukan kegiatan analisis kebutuhan pelatihan secara memadai dalam menentukan daftar kebutuhan pelatihan bagi pegawai Direktorat Analisis Transaski di PPATK. Hasil penelitian dengan melakukan analisis pada level organisasional diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi Direktorat Analisis Transaksi antara lain nilai-nilai dasar PPATK belum terimplementasikan pada praktek pekerjaan, kurangnya dukungan dana pelatihan, dan pelatihan sertifikasi keahlian belum terwujud. Sedangkan hasil analisis terhadap level operasional pekerjaan diketahui bahwa pengalaman kerja pegawai yang dibutuhkan berupa
pengalaman kerja di bidang investigasi, pengetahuan kerja yang utama adalah akuntansi dan hukum, serta tools analysis yang tersedia belum user friendly, dan DAT belum memiliki standar kompetensi teknis. Adapun hasil analisis terhadap level individu pegawai dapat diketahui bahwa database hasil penilaian kinerja belum dijadikan salah satu pertimbangan pimpinan untuk menunjuk pegawai ikut serta dalam pendidikan dan pelatihan serta kegiatan asesmen kompetensi kepada pegawai PPATK dan khususnya kepada pegawai DAT belum pernah dilakukan.
Berdasarkan hasil penelitian ini diajukan saran kepada Kepala Biro SDM, Orgnaisasi dan Tatalaksana PPATK agar melakukan analisis kebutuhan pelatihan secara menyeluruh yaitu melakukan analisis kebutuhan pada level organisasional, level operasional/pekerjaan, dan level individu pegawai. Selain hal tersebut disarankan pula agar nilai-nilai dasar PPATK perlu diinternalisasi ke dalam kompetensi pegawai melalui diklat, menyusun alokasi anggaran diklat berdasarkan daftar kebutuhan diklat, mengembangkan suatu model pelatihan khusus bagi calon pegawai baru yang akan ditugaskan di DAT, segera menyusun Standar Kompetensi Jabatan Teknis bagi Jabatan Analisis Transaksi Keuangan, hasil penilaian kinerja pegawai agar dapat dijadikan salah satu bahan pemeriksaan/telaahan pada saat melakukan analisis kebutuhan pelatihan, dan kegiatan asesmen kompetensi agar segera dilakukan serta hasil asesmen kompetensi tersebut dapat dijadikan salah satu sumber data dan informasi dalam melakukan analisis kebutuhan pelatihan.
Kata-kunci: Analisis Kebutuhan Pelatihan, analisis kebutuhan pada level organisasional, level operasional/pekerjaan, dan level individu pegawai.
Tidak tersedia versi lain