Tesis
Implementasi Kebijakan E-Katalog Pengadaan Obat Pada Pemerintah Kota Tangerang
Kebijakan e-katalog pengadaan obat merupakan inovasi dalam pengadaan pengadaan barang/jasa melalui prosedur e-purchashing, bertujuan untuk menjamin transparansi/keterbukaan, efektifitas, dan efisiensi pengadaan obat dalam memenuhi kebutuhan obat dalam pelayanan kesehatan. Permasalahan implementasi kebijakan e-katalog pengadaan obat pada Pemerintah Kota Tangerang sebagai berikut: belum semua jenis obat tercantum di e-katalog obat masih ada pengadaan obat sebesar 3,3 milyar dilakukan melalui e-tendering, Bimbingan teknis kebijakan e-katalog pengadaan obat hanya diberikan kepada organisasi pengadaan belum diberikan kepada tim teknis, data ketersediaan obat pada sistem e-katalog belum memenuhi kebutuhan obat daerah, pegawai yang melaksanakan kebijakan e-katalog pengadaan obat masih belum bersertifikat pengadaan barang/jasa dan belum ada cadangan pada helpdesk LPSE, penanganan permasalahan e-katalog oleh LKPP masih bersifat personal belum ada helpdesk e-katalog. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III dengan faktor implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan telaahan dokumen, pada UPT LPSE, Dinas Kesehatan, dan RSUD Kota Tangerang. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan e-katalog pengadaan obat pada Pemerintah Kota Tangerang telah didukung oleh faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi serta struktur birokrasi. Saran pada penelitian ini adalah pengajuan oleh Dinas Kesehatan atau RSUD untuk obat yang belum ada di e-katalog, UPT LPSE memperluas sasaran Bimbingan Teknis kepada pelaksana teknis pengadaan obat e-katalog dengan persetujuan TAPD, membangun sistem monitoring dan evaluasi untuk mengantisipasi ketersediaan obat oleh LKPP, pengusulan pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang/jasa bagi pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan dan RSUD, menerapkan sistem reward kepada pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa, mengusulkan dibentuknya helpdesk e-katalog pada LKPP
Tidak tersedia versi lain