Tesis

Implementasi Kebijakan Tunjangan Kinerja Pegawai Di Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi (Studi Kasus Pada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Pendidikan Tinggi)

---

Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah. Tunjangan kinerja dalam program reformasi birokrasi adalah bentuk reward terhadap prestasi atau kerja keras suatu instansi dalam melaksanakan reformasi birokrasi, yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan kinerjanya masing-masing. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti)merupakan salah satu kementerian yang pada Tahun 2016 mendapatkan penyesuaian atau kenaikan tunjangan kinerja sesuai capaian pelaksanaan reformasi birokrasi. Penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis implementasi kebijakan tunjangan kinerja pada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti) yang merupakan salah satu unit organisasi di Kemenristekdikti. Melalui pemberian tunjangan kinerja diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai pada Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti. Namun, dalam pelaksanaannya masih mengindikasikan terdapatnya permasalahan atau kendala. Faktor-faktor yang penulis analisis karena dianggap akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tunjangan kinerja pegawai, antara lain: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus, karena peneliti bermaksud mendapatkan informasi yang terinci tentang seseorang atau suatu unit sosial selama kurun waktu tertentu. Instrumen penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti belum sepenuhnya berhasil. Implementasi kebijakan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti dilihat dari: 1) Faktor komunikasi, masih mengalami hambatan dalam komunikasi, terutama komunikasi kepada pegawai sebagai kelompok sasaran kebijakan; 2) Faktor sumber daya, dukungan sumber daya manusia belum memiliki kecukupan yang memadai secara kuantitas; 3) Faktor disposisi, masih menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan belum memiliki komitmen yang tinggi; dan 4) Faktor struktur birokrasi, adalah sudah berjalan efektif dalam mendukung implementasi kebijakan.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

005 TMSDA 2018

Penerbit

Jakarta : STIA LAN., 2018

Deskripsi Fisik

110 hlm. : 28 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

1651001010

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Tesis 2018

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Karlin Wahyudi

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar