Tesis

Tahapan Penilaian Kebutuhan Diklat Aparatur Pemerintah Kota Bukittinggi

---

Penilaian Kebutuhan Diklat Aparatur Pemerintah Kota Bukittinggi yang pernah dilakukan selama ini belum memberikan kepuasan dalam memberikan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan kinerja sekaligus memberikan rencana dan rancangan program diklat yang mampu memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi dan kompetensi yang dimiliki aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Hasil dari pelaksanaan Penilaian Kebutuhan Diklat yang pernah dilakukan selama ini masih dipertanyakan banyak pihak karena program-program diklat yang selama ini dibuat berdasarkan hasil Penilaian Kebutuhan Diklat tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja baik aparatur baik secara individu maupun organisasi. Beberapa program bahkan dipertanyakan maksud dan tujuannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap 9 orang key informan dan studi dokumentasi terhadap Laporan Hasil Pelaksanaan Penilaian Kebutuhan Diklat Pemerintah kota Bukittinggi 2012, Laporan Hasil Pelaksanaan Penilaian Kebutuhan Diklat Pemerintah kota Bukittinggi 2017, berikut dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Tahap Pre-assessment , persiapan rencana tata kelolanya tidak matang, tujuan umum ditetapkan tanpa kajian yang cukup, identifikasi area dan permasalahan utama dilakukan tanpa komunikasi dengan SKPD, identifikasi informasi terkait permasalahan utama masih dangkal, dan penentuan data lemah 2. Tahap Assessment , formal, sederhana, dan melibatkan SKPD sebagai ujung tombak pengumpulan data. Data yang diperoleh sangat lemah karena instrumen dan sumber data hanya satu. Hasil pengolahan dan analisisnya layak untuk dipertanyakan karena diolah dan dianalisis secara tertutup. viii viii 3. Tahap Post-assessment , solusi strategis diwujudkan dalam bentuk diklat prioritas tanpa mempertimbangkan solusi alternatif, tanpa formulasi rencana tindakan, tanpa penyampaian laporan baik softcopy maupun hardcopy kepada SKPD dan juga tanpa rekomendasi. Beban pelaksanaan program diklat tinggi meningkat karena menjadi satu-satunya solusi permasalahan kinerja, manfaat pelaksanaan PKD berkurang, fungsi PKD dalam mendukung pengambilan keputusan hilang, dan koordinasi antara BKD dan SKPD yang akan sulit di kemudian hari. Disarankan dalam tahap Preassessment, persiapan rencana tata kelola agar dilakukan lebih awal dan lebih matang, mengadakan kajian sebelum menetapkan tujuan umum kegiatan, meningkatkan komunikasi dengan SKPD, menambah referensi dan literatur termasuk melakukan koordinasi dan konsultasi di awal kegiatan, dan menambah instrumen dan sumber data. Tahap Asessment, perlu melengkapi pengumpulan data secara informal menambah instrumen dan sumber data, dan membuka cara pengolahan dan analisis data agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tahap Post-assessment, perlu membuat rekomendasi, menyusun formulasi rencana tindakan diklat prioritas, mempertimbangan solusi alternatif, dan menyampaikan laporan baik softcopy maupun hardcopy kepada SKPD agar manfaat dari PKD lebih luas.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

012 TMPD 2018

Penerbit

Jakarta : STIA LAN., 2018

Deskripsi Fisik

163 hlm. : 28 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

1655002155

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Tesis 2018

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Dody Harisaputra

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar