Tesis
Faktor–Faktor Yang Memiliki Pengaruh Terhadap Implementasi Kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Di Provinsi DKI Jakarta
Pembangunan gedung di Provinsi DKI Jakarta semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan pembangunan gedung terjadi karena meningkatnya kondisi perekonomian. Di Provinsi DKI Jakarta telah ditetapkan kebijakan mengenai kelaikan fungsi bangunan gedung dimana setiap bangunan gedung harus memiliki ijin berupa Sertfikat Laik Fungsi (SLF) Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang faktor – faktor yang memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung di Provinsi DKI Jakarta. Informan penelitian ini ialah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi meliputi DPMPTSP selaku unsur yang menangani kebijakan teknis Pelayanan SLF, DCKTRP selaku unsur yang menangani kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan bangunan gedung serta dari konsultan pembangunan gedung selaku penerima kebijakan. Teori yang digunakan yaitu teori implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan dari faktor komunikasi, adanya berbagai saluran komunikasi yang tersedia baik antara pemerintah dengan masyarakat maupun antar instansi pemerintah menjadikan implementasi kebijakan SLF dapat berjalan dengan baik. Dari faktor sumber daya, implementasi kebijakan SLF masih terkendala dalam hal ketersediaan sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas maupun kualitas yang berpotensi menjadikan implementasi kurang efektif. Dari faktor disposisi, sikap pelaksana kebijakan cukup baik dan tidak memiliki pengaruh signifikan yang menghambat upaya pelaksanaan kebijakan SLF. Dari faktor struktur birokrasi, tidak adanya otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau instansi yang berbeda-beda berdampak positif terhadap mekanisme pengendalian yang dilaksanakan namun juga berpotensi menghambat pelaksanaan kebijakan SLF.
Tidak tersedia versi lain