Tesis

Analisis Implementasi E-Government Pada Unit Pengelola Kepegawaian Kantor Pusat Kementerian Perhubungan

---

Implementasi e-government merupakan suatu bentuk perubahan baru untuk menjadi good government. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government kepada seluruh lembaga-lembaga di seluruh pemerintahan di Indonesia untuk segera mengimplementasikan e-government guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi e-government pada Unit Pengelola Kepegawaian Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, yaitu terdapat beberapa aplikasi berbasis komputer yang dibuat atau dikembangkan sendiri atau yang dibuat oleh instansi lain tetapi digunakan sebagai alat kerja seperti Portal Portal kepegawaian, Sistem Informasi Kepegawaian (SIK), Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN, e-Formasi, e-LHKPN. Berdasarkan fokus masalah maka faktor-faktor implementasi e-government ditinjau dari kompetensi individu, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Organisasi. Metodologi yang digunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan mengunakann observasi, wawancara dan dokumentasi dalam rangka untuk mengumpulkan informasi dan pengolahan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut : 1. Faktor Kompetensi Individu Faktor Kompetensi individu meliputi pengetahuan dan keterampilan belum sepenuhnya baik dikarenakan belum merata kompetensi yang dimiliki para pegawai di bidang teknologi informasi dan komunikasi dikarenakan generasi umur, latar belakang pendidikan, sedangkan untuk sikap para pegawai dalam menerima suatu perubahan baru pada bidang teknologi informasi dapat dilakukan dengan baik, jika dilakukannya secara bertahap mengimplementasikan e-government. 2. Faktor Teknologi Informasi dan Komunikasi Faktor Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi kondisi saat ini, pengembangan serta rencana kedepan dalam pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung implementasi e-government. Dilihat kondisi saat ini belum sepenuhnya mendukung, oleh karena itu harus segera dilakukan pengembangan dan perencanaan kedepan sesuai dengan kebutuhan organisasi. 3. Faktor Organisasi faktor organisasi yang digunakan dalam melakukan pengorganisasian dalam implementasi e-government sudah dapat dikatakan sudah baik, dimana dalam proses pembagian kerja, proses skalar dan fungsional, struktur dan rentang pengawasan sudah dilakukan sesuai dengan apa yang diingingkan pimpinan, pelaksana dan organisasi. SARAN Perlu adanya peningkatan kompetensi Individu terkait dengan bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk nambah pengetahuan, keterampilan dan Sikap dimulai dari para pimpinan terhadap anak buahnya atau sering melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pengembangan SDM, serta komitmen semua pihak baik para pimpinan atau pun pelaksana yaitu dengan membuat suatu master plan terkait dengan pengembangan teknologi Informasi dan Komunikasi di bidang kepegawaian dan juga membuat SOP (Standard Operating Procedures) dalam proses pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di bidang kepegawaian dan Perlu ditingkatkan kembali terkait dengan faktor organisasi dalam pembagian kerja, proses skalar dan fungsional, struktur dan rentang pengawasan untuk mencapai pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisien.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

063 TMSDA 2018

Penerbit

Jakarta : STIA LAN., 2018

Deskripsi Fisik

201 hlm. : 28 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

1651002157

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Tesis 2018

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Dedy Suhendra

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar