Tesis
Implementasi Kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Di Kota Surakarta
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pada Dinas Koperasi dan UKM di Kota Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan telaah dokumen. Key informan dalam penelitian ini terdiri dari pegawai yang membidangi bidang Koperasi pada Dinas UMKM di Kota Surakarta dan PKL setempat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sudah dikomunikasikan dengan baik. Namujn dilapangan masih ditemukan beberapa persoalan dalam pemahaman kebijakan yang disampaikan, antara lain jumlah usaha PKL yang terus bertambah, sehingga ada usaha PKL yang pemahamannya sudah bagus Tetapi bagi usaha PKL yang baru pemahaman terhadap kebijakan pembinaan usaha PKL yang disampaikan masih kurang. Sumber Daya Manusia Dinas dari segi kemampuan sudah mencukupi, namun dari jumlah personil masih kurang dibandingkan dengan jumlah usaha PKL yang ditangani yang terus beertambah. Sumber daya informasi dan kewenangan sudah cukup memadai yaitu dengan memanfaatkan sarana dan teknologi informasi yaitu melalui surat-menyurat, melakukan sosialiasi langung, maupun melalui whatapp . Sumber daya keuangan dirasakan masih kurang baik dana untuk keperluan pembinaan dan sosialisasi, maupun untuk bantuan untuk menambah modal usaha PKL. Sikap yang ramah, responsif, dan berdedikasi yang tinggi dalam melakukan pebinaan dan penataan usaha PKL, namun tetap tegas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugas. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UMKM telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan semangat pemerintahan yang baru dan dapat berfungsi dengan baik, padat fungsi namun minim struktur. vii Komunikasi persuasif perlu dilakukan dengan memanfaatkan situasi psikologis dan sosiologis komunikan untuk mempengaruhinya, sehingga tujuan pesan dapat dicapai. Dengan menerapkan tehnik pendekatan persuasif, petugas dimungkinkan untuk menegetahui, memahami, serta menguasai baik kondisi fisik atau mentalnya, suasana lingkungan, serta tanggapan komunikan. Bagian Kepegawaian sebaiknya segera mengusulkan penambahan pegawai terutama untuk mengisi kekurangan di Bidang Koperasi. Disamping itu perlu sumber daya manusia yang sudah ada perlu di upgrade lagi kemampuan melalui Pendidikan, pelatihan dan motivasi. Untuk dapat mempertahankan disposisi / sikap yang sudah baik maka pemberian insentif berupa Tunjangan Kinerja Daerah perlu benar-benar diawasi dalam penilaian kinerja. Harus ada standar yang jelas dan terukur. Begitu juga dengan promosi jabatan harus jelas tolak ukurnya. Peraturan yang lama sudah harus direvisi lagi agar sesuai dengan semangat pemerintah pusat untuk kemudahan berusaha namun tetap tertata dengan baik. Selanjutnya dari peraturan tersebut akan ada turunan SOP dan petunjuk pelaksanaan (juklak)dan petunjuk teknis (juknis) yang jelas berpotensi sehingga tidak menimbulkan multi tafsir mengartikan suatu kebijakan.
Tidak tersedia versi lain